Videonya Marah ke Menteri Risma dan Usir Staf Kemensos Viral, Bupati Alor Ungkap Alasan di Baliknya

Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Amon Djobo marah terhadap Menteri Sosial Tri Rismaharini

Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
(Kompas.com/Sigiranus Marutho Bere)
Bupati Alor Amon Djobo (tengah) didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT (kanan) dan Kepala Dinas Pariwisata kabupaten Alor (kiri) 

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Amon Djobo marah terhadap Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Di dalam video yang beredar tersebut, Amon marah terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) milik Kementerian Sosial (Kemensos).

Ia marah lantaran bantuan PHK itu diurus oleh DPRD Alor.

Dalam video itu, Amon juga menuding pihak Kemensos tidak menghargai pemerintah daerah Alor.

Amon pun lantas mengusir sejumlah staf Kementerian Sosial agar segera meninggalkan Kabupaten Alor secepatnya.

Baca juga: Viral Anggota Brimob Pukul Bocah Pencuri Kota Amal, Tunjukkan Pistol ke Korban yang Duduk Terikat

Amon mengaku, akan segera bersurat ke Presiden Joko Widodo terkait itu.

Amon pun menyuruh para staf Kementerian Sosial untuk tanya langsung ke Presiden dan Gubernur NTT terkait siapa dirinya.

Saking kesal, Amon bahkan mengancam akan melempar kursi ke staf Kementerian Sosial yang duduk berhadapan dengan dia.

Setelah puas memarahi para staf Kementerian Sosial, Amon kemudian berjalan meninggalkan mereka yang terdiam saat dimarahi.

Terkait hal itu, Bupati Alor Amon Djobo, yang dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Selasa (1/6/2021) membenarkan video itu.

Baca juga: Kepala BPKAD Mamberamo Raya Papua Ditahan, Diduga Korupsi Dana Covid-19 Rp 3,1 Miliar untuk Pilkada

Menurut Amon, dia memarahi staf Kementerian Sosial di rumah jabatan Bupati Alor.

"Itu video betul saya marah. Saya tidak ingat persis kapan karena saya sibuk. Saya marah karena bantuan PHK dikasih melalui DPRD. Padahal, seharusnya pemerintah daerah yang bagi," kata Amon.

Amon menuturkan, bantuan PHK itu dikasih ke salah satu partai politik dan dibagikan oleh Ketua DPRD Alor kepada warga di wilayahnya, pasca Badai Seroja menerjang wilayah itu pada awal bulan April 2021 lalu.

Dia pun menyayangkan bantuan itu sebenarnya sifatnya kemanusiaan tapi dikasih ke partai politik.

Amon pun tidak ambil pusing soal video yang beredar tersebut, karena menurutnya yang dia sampaikan itu merupakan fakta yang terjadi di lapangan.

Baca juga: Kapolda Papua Sebut 11 Terduga Teroris di Merauke 5 Kali Rencanakan Pengeboman: Tapi Selalu Gagal

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved