Breaking News:

CPNS

Ketua DPRD Tegaskan Perekrutan CPNS di Papua Barat Harus Sesuai Amanah Otsus

Ketua DPRD Papua Barat, Orgenes Wonggor menegaskan perekrutan CPNS harus sesuai dengan amanah undang-undang Otonomi Khusus (Otsus).

(TribunPapuaBarat.com/Safwan Ashari Raharusun)
Situasi apel pagi di lingkungan Pemprov Papua Barat. 

Laporan Wartawan TribunPapuaBarat.com, Safwan Ashari Raharusun

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat, Orgenes Wonggor menegaskan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)¬†harus sesuai dengan amanah undang-undang Otonomi Khusus (Otsus).

Wonggar mengatakan jika ada perekrutan CPNS di Papua Barat harus sesuai dengan aturan.

"Jika dalam aturan formasi CPNS, 80 persen orang asli Papua dan 20 persen masyarakat nusantara, maka harus dijalankan," ujar Wonggor, saat dihubungi TribunPapuaBarat.com, Selasa (15/6/2021).

"Jangan buat sampai besok ada masyarakyat Papua demo karena tidak menjalankan amanah undang-undang," ungkap Wonggor.

Kendati demikian, Wonggar meminta pihak terkait untuk tetap memperhatikan pelamar dari luar Papua.

Baca juga: Alur Seleksi CPNS 2021, Mulai dari Pendaftaran Akun di sscasn.bkn.go.id hingga Pengumuman Kelulusan

"Makanya kita siapkan 20 persen untuk mengakomodir saudara-saudara dari luar Papua," imbuh pria asal Arfak itu.

Selain itu, Plt. Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberai Zakarias Horota, menambahkan, pihaknya sepakat untuk membuka formasi CPNS jalur Otsus.

"Sebab di dalam Otsus Papua, diberikan kewenangan khusus kepada pemerintah daerah," ungkap Horota.

Dia menilai seharusnya ada kebijakan khusus untuk mengakomodir putra putri Papua dalam seleksi CPNS.

"Masa TNI Polri bisa jalur Otsus, Pegawai Negeri Sipil tidak bisa?," imbuhnya. (*)

Berita lainnya terkait CPNS

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved