Breaking News:

Hari Pertama Instruksi Gubernur soal PPKM, Bandara Rendani Manokwari Sepi

Kepala Unit Penyelenggara Bandara Udara (UPBU) Rendani Manokwari, Paryono, pihaknya mendukung instruksi Gubernur Provinsi Papua Barat.

TribunPapuaBarat.com/Safwan Ashari Raharusun
Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Rendani Manokwari, Paryono. 

Laporan Wartawan TribunPapuaBarat.com, Safwan Ashari Raharusun

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Kepala Unit Penyelenggara Bandara Udara (UPBU) Rendani Manokwari, Paryono, pihaknya mendukung instruksi Gubernur Provinsi Papua Barat, berkaitan dengan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kata Kepala UPBU Rendani Manokwari, pihaknya mengacu pada surat edaran Satuan Tugas (Satgas) covid-19 Nasional, edaran Kementerian Perhubungan, dan Instruksi Gubernur Papua Barat.

"Kita harus tetap patuh dan melaksanakan aturan yang telah dikeluarkan," ujar Paryono, kepada TribunPapuaBarat.com, Senin (5/7/2021).

Baca juga: Kebutuhan Tabung Oksigen di Manokwari Meningkat, Gugur Tugas Covid-19: Stok di RS Mulai Kurang

Sejak hari ini, Bandara melayani penumpang, namun banyak kriteria yang harus dipatuhi.

Hanya saja, pihaknya akan tetap meningkatkan sosialisasi dan koordinasi antar semua pihak.

"Kita menjamin bagaimana transportasi udara ini bisa berjalan baik, ditengah situasi pandemi covid-19 ini," tuturnya.

"Untuk kondisi penumpang memang jelas sudah terjadi penurunan, pasca pemberlakuan instruksi Gubernur Papua Barat," ucapnya.

Saat ini, ungkap Paryono, ada salah satu penerbangan membatalkan penerbangan.

"Satu pesawat Batik Air rute Manokwari - Makassar, membatalkan jadwal keberangkatan, selain dari itu normal," imbuhnya.

Baca juga: Jumlah Pasien Covid-19 Menlonjak, Rumah Sakit di Manokwari Alami Krisis Tabung Oksigen

Masuk Papua Barat Wajib PCR

Selain itu, jelas Paryono, bagi masyarakat yang dari luar Papua Barat, wajib menyertakan tes PCR yang hasilnya negatif.

"Dalam instruksi gubernur sudah jelas, bagi yang diluar Papua Barat harus negatif tes PCR," tuturnya.

Selain itu, selama dua pekan ini bagi masyarakat dilarang mengunjungi daerah yang bukan tempat domisili.

"Itu dibuktikan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kecuali urusan urgent (penting) seperti perjalanan dinas, sakit, kedukaan dan anak sekolah," ujar Paryono.(*)

Penulis: Safwan Ashari Raharusun
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved