Kritik Satgas Penanganan Covid-19 di Papua Barat, Perwakilan Ombudsman: Hari Ini Kita Kelabakan

Laporan Wartawan TribunPapuaBarat.com, Safwan Ashari Raharusun

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pola penanganan Covid-19 di Provinsi Papua Barat, dinilai masih menggunakan management tiba saat tiba akal.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Musa Sombuk.

"Selama dua tahun ini, kalau ada masalah baru mulai akal bergerak," ujar Sombuk, saat dihubungi TribunPapuaBarat.com, Sabtu (31/7/2021).

Baca juga: Jubir Satgas Covid-19 Papua Barat Minta Masyarakat Waspada meski Angka Kesembuhan Meningkat

Ia melihat, hingga kini Satgas Covid-19 Papua Barat, belum memiliki strategi dan analisis, untuk mengamankan masyarakat ke depannya.

"Mana tim pakar atau kajian, yang dibentuk oleh Satgas Covid-19 Papua Barat, untuk melakukan analisis dan kajian," tuturnya.

"Hari ini kita kelabakan, mau tangani yang satu malah oksigen kurang. Tinggal duduk teriak kurang terus," kata Sombuk.

Pasalnya, persoalan Covid-19 yang bisa dipecahkan adalah hasil kajian dan analisis sains.

Tak hanya itu, Sombuk mempertanyakan hasil kajian Satgas Covid-19, berkaitan dengan solusi yang ditawarkan kepada masyarakat baik di rumah dan tempat usaha.

"Mereka juga harus mempelajari cara hidup masyarakat, apa yang menyebabkan sehingga mereka belum disiplin terhadap aturan prokes," ungkapnya.

Ia meminta, kedepannya pemerintah dan Satgas Covid-19, ketika melakukan penanganan harus berdasarkan data kajian dan analisis.

Baca juga: Nilai Pemerintah Pusat Tak Konsisten Tangani Covid-19, Satgas Papua Barat: Bikin Daerah Kalang Kabut

Uang Keluar Tidak Ada Rencana

Selain itu, Sombuk membeberkan saat ini penggunaan anggaran di Satgas, akhir-akhir ini tidak punya perencanaan dan data.

"Tim pakar penelitian dan kajian di Satgas Covid-19 Papua Barat hingga saat ini tidak kerja," ujarnya.

"Harusnya diaktifkan, supaya kalau keluarkan uang negara, semuanya sudah terukur," imbuhnya.