Breaking News:

Aturan yang Harus Dipenuhi Pendatang selama Pengetatan Akses Keluar Masuk di Papua

Gubernur Papua, Lukas Enembe telah mengeluarkan surat edaran mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di sejumlah kabupaten/kota.

Tribunnews.com/HO
Lukas Enembe 

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Gubernur Papua, Lukas Enembe telah mengeluarkan surat edaran mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di sejumlah kabupaten/kota.

Dalam surat edaran nomor 440/8936/SET tersebut, Pemprov Papua juga melakukan pengetatan pintu keluar dan masuk Papua, baik melalui jalur laut maupun udara.

"Setelah dievaluasi, salah satu penyebaran Covid-19 ini adalah mobilisasi aktivitas masyarakat, terutama yang keluar masuk Papua, lebih khusus lagi yang menggunakan pelayaran," ujar Asisten II Sekda Papua, Muhammad Musaad, di Jayapura, Rabu (4/8/2021).

Baca juga: PPKM di Papua Barat Diperpanjang, Satgas Fokus Tangani Penularan Covid-19 di Klaster Keluarga

Bagi transportasi laut, Pemprov Papua telah menutup akses pelabuhan untuk kapal penumpang.

"Untuk pelayaran kapal untuk sementara tidak diperkenankan, sementara untuk kapal perintis sudah beberapa hari yang lalu dihentikan oleh Kementerian Perhubungan," kata Musaad.

Tetapi aturan tersebut juga disertai dispensasi bagi penumpang yang memiliki beberapa kepentingan.

"Saya harus garis bawahi, itu khusus penumpang, untuk logistik, barang dan kalau ada penumpang yang dikhususkan karena alasan tertentu, misalnya ada kaitannya pembangunan strategis nasional, lalu ada kaitannya dengan PON, itu tetap diperbolehkan," tutur Musaad.

Tidak Ada Penutupan Bandara

Sedangkan untuk pengaturan penerbangan udara, Musaad menegaskan tidak ada penutupan, tetapi Pemprov Papua melakukan pengetatan.

Ada beberapa persyaratan bagi penumpang yang ditambah selama masa pandemi Covid-19.

Halaman
12
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved