Breaking News:

Buntut Kasus Bupati Sorong Cabut Izin Perusahaan Sawit demi Bela Warganya, Kini Digugat ke PTUN

Bupati Sorong Jhony Kamuru digugat usai mencabut izin operasional empat perusahaan sawit pada 27 April lalu.

KOMPAS.com/MAICHEL
Johny Kamuru 

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Bupati Sorong Johny Kamuru digugat usai mencabut izin operasional empat perusahaan sawit pada 27 April lalu.

Dari empat perusahaan yang dicabut izinnya, tiga di antaranya menggugat Johny ke PTUN Jayapura.

Menanggapi gugatan tersebut, Johny mengatakan bahwa pihaknya sudah mengikuti aturan dan prosedur sesuai Undang-undang demi kepentingan hak masyarakat, kesinambungan pembangunan, keadilan, dan lingkungan hidup.

Baca juga: Prajurit TNI yang Gugur dan Terluka akibat Penyerangan Posramil Kisor akan Dievakuasi ke Sorong

"Saya percaya bahwa hakim-hakim ini, apa yang kita lakukan, keputusan bupati sudah terkait secara kewenangan. Secara substansi betul-betul mereka (perusahaan) melanggar, secara prosedur kita sudah penuhi semua," kata Johny di kantor bupati, Kamis (2/9/2021).

Ia meyakini bahwa gugatan itu akan ditolak oleh hakim. Sebab, berdasarkan kajian dari Provinsi Papua Barat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terungkap bahwa ada ketidaksesuaian antara luas lahan yang ditanami sawit dengan izin yang dikeluarkan.

"Kami melihat bahwa ini sudah salah, peruntukan izin dikeluarkan tapi ini tidak sesuai. Pengusaha-pengusaha ini pandai melakukan kegiatan yang sebetulnya merugikan masyarakat. Mereka mencari keuntungan sebesar besarnya, sementara keadilan untuk masyarakat tidak ada sama sekali," ujarnya.

Ia menyebutkan, izin yang dikeluarkan mencapai 30.000 sampai 40.000 hektar.

Baca juga: Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat di Sorong Memalang Lokasi Makam Pasien Covid-19, Ini Alasannya

Namun saat penanaman hanya 1.000 sampai 2.000 hektar yang digunakan.

Sementara luas lahan yang tersisa menjadi hutan kosong sehingga izin yang ada digunakan sebagai garansi bank.

Johny menjelaskan alasannya mencabut izin 4 perusahaan sawit itu adalah demi membela hak tanah adat masyarakat karena selama ini perusahaan sudah sangat merugikan.

Bahkan, menurutnya, ada pergantian manajemen dengan bendera perusahaan yang sama.

(Kompas.com/Maichel)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Cabut Izin Perusahaan Sawit Demi Bela Hak Masyarakat Adat, Bupati Sorong Digugat ke PTUN"

Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved