Breaking News:

9 Daerah di Papua Barat Terima Opini WTP 5 Kali Berturut-turut

Pemprov Papua Barat kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020.

(TribunPapuaBarat.com/Safwan Raharusun)
Penyerahan penghargaan WTP dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, kepada Gubernur Papua Barat. 

Laporan Wartawan TribunPapuaBarat.com, Safwan Ashari Raharusun

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pemerintah Provinsi Papua Barat kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun angggaran 2020.

WTP tersebut diserahkan langsung oleh Plt Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Burhani kepada Gubernur Papua Barat dan sejumlah Kepala Daerah di wilayah tersebut.

"WTP merupakan opini terbaik yang diberikan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selaku aparat pengawas eksternal pemerintah," ujar Burhani, seperti dikutip dari rilis yang diterima TribunPapuaBarat.com, Selasa (12/10/2021).

Penyerahan penghargaan WTP dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, kepada Gubernur Papua Barat.
Penyerahan penghargaan WTP dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, kepada Gubernur Papua Barat. ((TribunPapuaBarat.com/Safwan Ashari Raharusun))

Baca juga: Maruf Amin Dijadwalkan Kunjungi Papua Barat Besok, Gubernur Ungkap Agenda Wapres

Burhani mengatakan,┬ásemua pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) di lingkup Provinsi Papua Barat telah meraih opini WTP.

"Tahun ini pemerintah Republik Indonesia memberikan pelakat penghargaan kepada sembilan daerah yang meraih opini WTP, sebanyak lima kali berturut-turut (2016 hingga 2020)," tuturnya.

Kesembilan daerah tersebut yakni Provinsi Papua Barat, Kabupaten Kaimana, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Maybrat dan Kabupaten Fakfak.

Lalu Kabupaten Pegunungan Arfak yang mendapat opini WTP untuk pertama kalinya atas pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2020.

Baca juga: HUT ke-22 Papua Barat, Gubernur: Provinsi Ini Daerah Otonom Baru yang Betul-betul Diperjuangkan

"Lewat opini WTP tersebut, kami sampaikan apresiasi yang tinggi kepada masing-masing pemerintah daerah," ucap Burhani.

Ia berharap, capaian opini WTP bukan sebagai tujuan akhir, tetapi merupakan bagian pertanggungjawaban yang baik.

Sehingga, ke depannya dapat digunakan sebagai informasi, masukan serta feedback bagi perencanaan dan pengangguran selanjutnya.

"Terjaganya kualitas laporan pertanggungjawaban APBD membuktikan komitmen dan keseriusan kepala daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik," pungkasnya. (*)

Berita lainnya

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved