Penanganan KKB di Papua Berganti, Begini Penjelasan Polda hingga Respons para Bupati
Operasi Nemangkawi yang sebelumnya dibuat untuk mengatasi KKB diganti menjadi Operasi Rastra Samara Kasih (Rasaka) dan Operasi Damai Cartenz.
lihat foto
Menurut dia, bila kekerasan dilawan kekerasan, maka masalah tidak akan pernah benar-benar tuntas sehingga pendekatan kesejahteraan dan kebudayaan diyakini bisa mengatasi hal tersebut.
"Kami akan berusaha mengurangi kekerasan kita bersama-sama Pemda akan mendorong bagaimana memewujudnyatakan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat yang tumbuh dari pada para pimpinan di daerah," kata dia.
Baca juga: Serda Rizal Meninggal Ditembak KKB di Papua, Ayah Akui Ikhlas: Anak Saya Gugur dalam Tugas Negara
Respons para bupati
Menyikapi kebijakan Polda Papua yang akan mengubah pola penanganan KKB, beberapa bupati memberi sambutan baik.
Bupati Puncak Willem Wandik memandang kebijakan itu sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi masalah keamanan di pegunungan tengah Papua.
"Ini saya melihat kebijakannya tepat sehingga saat terjadi penembakan, Kapolres Dandim yang ada di sana mereka memegang teguh perintah negara dalam arti pendekatan damai itu," kata dia.
Diakui Wandik, bila stigma kekerasan masih menempel di sebagian masyarakat pegunungan ketika mereka berhadapan dengan aparat keamanan.
Karenanya Operasi Damai Cartenz yang akan dilakukan di Puncak diyakini mampu memotong jarak antara aparat keamanan dengan masyarakat.
"Kehadiran TNI dan Polri bukan menjadi musuh tetapi menjadi bagian untuk menciptakan keamanan di suatu daerah," ucapnya.
Selain itu Wandik juga mengakui bila masalah keamanan menjadi kendala utama dalam proses pembangunan di wilayahnya.
Dengan pola Operasi Damai Cartenz, ia berharap seluruh aktivitas pembangunan bisa dilakukan.
"Sehingga aktivitas warga maupun pendidikan berjalan baik dan pembangunan infrastruktur," kata Wandik.
Senada dengan Wandik, Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni juga menyambut baik upaya kepolisian dalam menangani KKB dengan melakukan pendekatan kesejahteraan dan kebudayaan.
Baca juga: Terkait Kasus Pelanggaran HAM di Paniai, Panglima Andika Perkasa Persilakan Anak Buahnya Diperiksa
Baca juga: Kronologi Anggota Polisi di Bekasi Dibegal, Sempat Tangkis Sabetan Celurit dengan Tangan Kosong
Pola tersebut dianggap tepat karena dari sisi budaya sudah ada aturan adat mengenai penyelesaian masalah tanpa kekerasan.
"Apresiasi luar biasa karena ini akan bermanfaat untuk menangani masalah di Papua terutama daerah konflik," cetusnya.
