Kamis, 16 April 2026

DOB Tanah Papua

Soal DOB Provinsi Papua Barat Daya, Bupati Raja Ampat: Harus Dipercepat

Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati menuturkan, pemekaran Provinsi Papua Barat Daya sudah saatnya untuk dipercepat.

Tayang:
Penulis: Safwan Ashari | Editor: Roifah Dzatu Azmah
zoom-inlihat foto Soal DOB Provinsi Papua Barat Daya, Bupati Raja Ampat: Harus Dipercepat
(TribunPapuaBarat.com/Safwan Raharusun)
Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati, Rabu (8/6/2022). 

Wartawan TribunPapuaBarat.com, Safwan Ashari Raharusun

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati menuturkan, pemekaran Provinsi Papua Barat Daya sudah saatnya untuk dipercepat.

"Pemekaran Papua Barat Daya harus dipercepat, supaya pada Pilpres dan lainnya kita sudah bisa tampil dan maju," ujar Umlati, kepada sejumlah awak media, Rabu (8/6/2022).

Sehingga, telah masuk dan berkontribusi dalam kontestasi pemilihan serentak 2024 besok.

"Kita sudah mendapatkan surat dari Ketua Pemekaran Papua Barat Daya, namun hari ini masih ikut pertemuan di Manokwari," tuturnya.

Baca juga: Beda Pendapat dengan Lukas Enembe soal DOB di Papua, Paulus Waterpauw: Yang Penting Hormati

Ia berujar, untuk Kabupaten Raja Ampat sendiri tetap respek dan menyambut positif dengan rencana pemekaran Papua Barat Daya.

"Kita sangat positif untuk menyambut pemekaran Papua Barat Daya," pungkasnya.

Instruksi Paulus Waterpauw

Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw memberikan keyakinan betapa pentingnya DOB  bagi masyarakat Papua semua.

Mantan Kapolda Papua dan Papua Barat  tersebut juga mengatakan perlunya diskusi jika ada suara lain terkait kebijakan pemerintah, dikuti dari Tribun-Papua.com.

"Karena semua itu kan sudah menjadi kebijakan yang nyata. Kita bisa begini kan karena ada kebijakan negara yang luar biasa," kata dia.

"Saya sendiri bisa berpangkat setinggi ini karena ada kebijakan dan keberpihakan negara, jadi enggak bisa melawan dan menentang dan menolak, kalau memang ada pikiran-pikiran lain kita bicarakan," ungkapnya.

Selaku abdi negara, Paulus menyebutkan langsung menerjemahkan apa yang menjadi kebijakan negara di tempat tugasnya pasca ditunjuk sebagai Pj Gubernur Papua Barat.

"Jika ada riak-riak yang terjadi normal saja di era demokrasi ini kan setiap orang dikatakan bahwa yang punya pendapat dan pandangan silakan disampaikan, yang penting hormati, jadi artinya jika ada pikiran-pikiran yang mau disampaikan kita dialog dan bicara," tambahnya.

(*)

Sebagian artikel tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Ini Kata Paulus Waterpauw soal DOB, Beda Pendapat dengan Lukas Enembe

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved