Ketua Dewan Adat Doberai Harap Kapolda Baru Papua Barat Adil dan Ikut Jaga Hak Ulayat Adat 

Ketua Dewan Adat Doberai Harap Kapolda Baru Papua Barat Adil dan Ikut Jaga Ulayat Adat 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI -- Ketua Dewan Adat Doberai (Wilayah III Papua) Keliopas Meidodga (59) berharap aparat pemerintahan pusat dan daerah termasuk kepala kepolisian daerah (kapolda) Papua Barat, ikut menjaga rakyat dan hak ulayat adat.

"Jaga rakyat, adil dan ikut lindungi hak ulayat tanah adat," kata Keliopas Meidodga kepada TribunPapuaBarat.com di kediamannya di kawasan Pasir Putih, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Selasa (21/6/2021) siang.

Respon ketua dewan adat ini dikemukakan saat ditanya harapan kepada pemerintah daerah, pusat dan dan aparat TNI Polri.

Menurutnya, dalam kelestarian kawasan adat dan penghargaan pemerintah pusat dan daerah kepada dewan adat belum melihat upaya pelestarian adat dan hak ulayat rakyat.

Keilopas Meidodga dikukuhkan kembali sebagai Kepala Suku Besar Doberai dan pedalaman gunung Arfak, 31 Mei 20212 lalu. 

Seremoni pengukukan itu digelar di Dewan Adat Papua, Jl Pahlawan, Distrik Manokwari Barat. Acara itu dihadiri ratusan tokoh adat, warga dan pejabat di Papua Barat.

Doberai termasuk satu dari tujuh ulayat adat utama di Papua.

Wilayah adatnya membawahi sub suku di 11 wilayah administratif di Papua Barat. 

"Kalau Doberai ini bawahi lima suku besar lagi, Meyagh, Hatam, Soum, Kebal atau Mpur dan terakhir suku Karoom. Itu punya bahasa sendiri, beda namun satu semangat," ujar Keilopas yang 2013 lalu pensiun sebagai pejabat  di dinas sosial kabupaten Manokwari.

Keilopas juga menyinggung soal wacana dan kontroversi Daerah Otonomi Baru (DOB) harus turun langsung ke dewan adat. Itu tak dirasakan oleh masyakat. Kita mulai dari kampung.

Dia megatakan permah silatrahim dengan Dandim dan Danrem.

Data dari Desk Papua Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bappenas 2020 menyebut Ke-11 wilayah administratif dengan lebih 494.451 warga asli Papua.

Ke-11 wilayah itu adalah Raja Ampat, Sorong, Kota Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Teluk Bintuni, Tambrauw, Pegunungan Arfak, Manokwari, Manokwari Selatan, dan Teluk Wondama. 

Selain Doberai, di Papua Barat ada satu wilayah adat lagi, Boberai. Ini wilayah kepulauan pesisir dan pegunungan di kabupaten Kaimana dan Fak-Fak. Jumlah OAP-nya mencapai 333.842 ribu.

Sedangkan lima wilayah adat lain ada di Provinsi Papua seperti data Bappenas; masing-masing:

Mee Pago (703.235 jiwa) di 6 kabupaten; Mimika, Nabire, Intan Jaya, Paniai, Dogiyai, dan Deiyai.

Saaeseri (270.281 jiwa) di 4 kabupaten; Biak Numfor, Kepulaian Yapen, Waropen, dan Supiori.

Mamta (504.380 jiwa) di 5 kabupaten/kota: Jayapura, Sentani, Sarmi, Keerom, dan Membramo Raya.

La Pago (1,16 juta jiwa); di 10 kabupaten; Pegunungan Bintang, Wamena, Nduga, Puncak, Jayawijaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Yalimo, Tolikara, Memberamo Tengah, dan Lanny Jaya.

Animha (443.389 jiwa); 4 kabupaten Mappi, Boven Digoel, Merauke, dan Asmat.

Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo, Senin (20/6/2022) meneken telegram rahasia soal mutasi Kapolda Papua Barat.

Telegram Nomor: ST/ 1214 / VI/ KEP/ 2022 tanggal 20 Juni 2022 dan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/ 756 / VI/ tanggal 20 Juni 2022 itu berisi penetapan Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga sebagai Kapolda Papua Barat.

Daniel adana perwira tinggi Polri dengan basis reserse dan kriminal.

Sebelum ke Papua Barat, dia adalah widyaswara di Lemdik Polri.

Daniel menggantikan Irjen Pol Tornagogo Sihombing yang selama dua tahun enam bulan menjabat Kapolda Papua Barat.

Tornagogo selanjutnya dimutasi sebagai Wakil Inspektur Pengawasan Umum (Wairwasum) Mabes Polri di Jakarta.

Irjen Pol Daniel Silitonga sangat berpengalaman pada bidang reserse. Tercatat ia memiliki prestasi yang cukup baik. 

Selain itu, ia juga pernah menjabat   sebagai Kepala Satgas Pangan Polri dan membongkar berbagai kasus besar yang menjadi perhatian publik. 

Satu di antara kasus yang ditanganinya,   menangkap lima tersangka kasus pembobolan 14 bank senilai Rp 14 triliun. 

Kala itu, ia menjabat sebagai   Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri.

Mutasi ini berdasarkan surat telegram rahasia kapolri nomor : ST/ 1214 / VI/ KEP./ 2022 tanggal 20 Juni 2022 dan Keputusan Kapolri Nomor : KEP/ 756 / VI/ tanggal 20 Juni 2022," ujar Adam. 

Irjen Pol Tornagogo Sihombing yang sebelumnya menjabat Kapolda Papua Barat selama dua tahun enam bulan itu dimutasi menjadi Wairwasum Polri. 

"Jabatan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo akan digantikan Irjen Pol Drs Daniel Tahi Monang Silitonga," katanya. 

Sebelumnya, Daniel menjabat sebagai Widyaswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.