Soal Pilpres 2024, Megawati Ingatkan Kader: Hanya Ketum yang Menentukan Capres dari PDIP
Megawati Soekarnoputri mengingatkan kadernya, bahwa dirinya memiliki hak untuk menentukan siapa calon presiden (Capres) yang diusung PDIP.
TRIBUNPAPUABARAT.COM - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan kadernya, bahwa dirinya memiliki hak untuk menentukan siapa calon presiden (Capres) yang diusung PDIP di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Hal itu ditegaskan oleh Megawati saat mengisi pidato politik pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).
"Kenapa karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDIP," kata Megawati Soekarnoputri.
Menurutnya, hal tersebut merupakan amanat dari kader PDIP dalam kongres.
"Kenapa karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDIP," kata Megawati Soekarnoputri.
Selain itu, Megawati juga mengingatkan agar kadernya tidak menyeleweng dan bermain manuver politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Ia bahkan tak segan-segan mengancam kader PDIP yang bermain dua kaki.
Baca juga: Megawati Ancam Kader PDIP yang Lakukan Manuver Politik: Keluar Deh, daripada Saya Pecat
"Kalian siapa yang berbuat manufer keluar, karena apa? Tidak ada dalam PDIP itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki melakukan manufer," kata Megawati.
Karena itu, ia meminta kader PDIP agar mematuhi dan menjalankan segala instruksinya.
"Kalau saya bilang instruksi jalankan-jalankan," ungkap Megawati.
Megawati juga mengingatkan kader partainya yang masih bicara soal koalisi.
Megawati bahkan secara tegas menyebut, akan lebih baik jika kader itu keluar saja dari PDIP.
Menurut Megawati, kader yang masih bicara koalisi itu dianggap tidak paham soal sistem tata negara.
"Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi-koalisi, out!! Berarti enggak ngerti sistem ketatanegaraan kita," tegas Megawati.

Presiden kelima RI ini juga mengingatkan bahwa, tidak ada sebutan koalisi di Indonesia.