DOB Tanah Papua
Mahasiswa Mimika Sebut Janji Pemerintah soal DOB Tak Berarti, Sindir Elite Papua agar Tak Caper
Menurut perwakilan Mahasiswa Mimika, DOB di Tanah Papua hanya gula-gula manis yang sangat tidak bermanfaat di atas bumi Cenderawasih.
TRIBUNPAPUABARAT.COM - Perwakilan Mahasiswa Mimika mengkritisi janji pemerintah Pusat/Jakarta soal pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua.
Menurutnya, DOB di Tanah Papua hanya gula-gula manis yang sangat tidak bermanfaat di atas bumi Cenderawasih.
Pesan itu disampaikan Perwakilan Mahasiswa Mimika, Yapinus Jawame kepada Tribun-Papua.com,Kamis (23/6/2022) di Jayapura.
"Daerah otonomi baru (DOB) dan Otsus Jilid 2 itu ibarat gula-gula manis yang diberikan Pemerintah Pusat kepada rakyat Papua, tidak berarti apa-apa,"katanya.
Menurutnya, keputusan sepihak yang diambil oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian soal pemberian DOB itu menimbulkan protes dari seluruh masyarakat Papua.
"Sekali lagi, kami menolak hadirnya daerah otonomi baru di seluruh tanah Papua. Tidak hanya DOB tetapi juga Otsus Jilid II kami tolak,"ujarnya.
Baca juga: Isi Deklarasi Dukungan DOB yang Dikirimkan Pj Gubernur Papua Barat pada Jokowi hingga Wapres
Ia menilai beberapa elit Politik Papua turut andil dalam mendukung DOB dan hal itu ibarat mencari perhatian khusus.
"Lenis Kogoya, Befa Jigibalom,Eltinus Omaleng, Yan Mandenas stop mencari perhatian Jakarta dengan mendukung DOB,"katanya.
Lanjut dia, dampak dari hadirnya DOB akan menjadi lahan baru, pendropan militer Indonesia, serta kerusakan Sumber Daya Alam di tanah Papua.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mendukung pemekaran Papua atau Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi tujuh provinsi.
Ia mendapat kritik dari Asosiasi Mahasiswa Pegunungan tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI).
AMPTPI menilai Gubernur Lukas Enembe yang mendukung DOB telah mengkhianati aspirasi rakyat Papua.
Diketahui sebelumnya, pernyataan Lukas Enembe mendukung DOB Papua ini disampaikan saat bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta pada Jumat (17/6/2022).
"Semenjak Lukas Enembe jadi Gubernur selalu kontroversial dengan kebijakan pemerintah pusat," ujar Sekjen Asosiasi Mahasiswa Pegunungan tengah Papua Se-Indonesia (AMPTPI), Ambrosius Mulait, Selasa (21/6/2022).
Diketahui, ada tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) yang hendak dibentuk di tanah Papua; yaitu provinsi Papua Tengah, Pegunungan Tengah dan Papua Selatan.
Baca juga: Dewan Adat Papua Blak-blakan Soal DOB dan Otsus, Singgung soal Kepentingan Pribadi
Kata Mulait, seorang kepala daerah punya peranan penting mengamanankan rakyatnya, bukan meminta sesuatu yang lebih dari Pemerintah Pusat.
"Bapak Lukas tidak memiliki moral atas rakyat papua. Kenapa saya katakan demikian, telah terbukti di akhir masa jabatannya, ia mendukung pemekaran tujuh provinsi baru di Papua," katanya.
Menurutnya Mulait, orang nomor satu di Papua itu sangat sadar akan jumlah penduduk Papua sebanyak 2,1 juta jiwa.
"Jumlah populasi orang Papua tersebut Lukas umumkan pada 2021, pasca PON XX Papua dengan dalil orang Papua menuju genosida."
"Jumlah penduduk yang disampaikan benar adanya, tetapi Lukas Enembe malah ambil bagian dalam mengusulkan tujuh daerah pemekaran provinsi baru di Papua," katanya.
Karena itu, Mulait dan barisannya mengutuk tindakan Lukas Enembe atas pemekaran wilayah Papua.
"Dia (Lukas Enembe) tidak sadar bahwa di Papua itu kepemilikan tanah bukan perseorangan. Tetapi ia selaku Gubernur abaikan aspirasi ribuan orang rakyat West Papua yang turun jalan tolak kebijakan DOB dan Otsus," tandasnya.
Mulait menambahkan, setidaknya Lukas Enembe harus berpikir, Papua bukan tanah kosong. (Tribun-Papua.com)
Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Gubernur Lukas Enembe Usulkan 7 Provinsi, Albert: Tepat untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Lukas Enembe Dukung Pemekaran 7 DOB, Tim Pemekaran Provinsi Selatan: Pasti Jadi Tahun Ini
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papuabarat/foto/bank/originals/Forum-Mahasiswa-Papua.jpg)