Kasus Stunting di Papua Barat Tinggi, Perlu Audit Kasus Konvergensi: Butuh Ekstra Kerja

Kasus stunting di Papua Barat tertinggi di Indonesia sehingga perlu dilakukan kerja ekstra untuk mengatasinya

TribunPapuaBarat.com
SATGAS STUNTING: Koordinator Program Manager Satgas Percepatan Penurunan Stunting Papua Barat, Benyamin Lado, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (6/7/2022). Foto : tribunpapuabarat.com/F. Weking 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Prevalensi stunting pada balita di Provinsi Papua Barat lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Untuk mengoptimalkan langkah yang ditempuh, perlu dilakukan audit konvergensi kasus secara berkala.

"Supaya memperoleh rekomendasi rujukan dari tim pakar," kata Koordinator Program Manager Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Papua Barat, Benyamin Lado, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (6/7/2022).

Baca juga: Ketua Umum TP-PKK, Tri Suswati: Kader PKK jadi Mitra Pemerintah Papua Barat Menekan Stunting

Baca juga: Papua Barat Jadi Prioritas Tri Suswati Tito Karnavian Dalam Penanganan Stunting, Begini Alasannya

Tim pakar yang dimaksud terdiri dari dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan, ahli gizi dan psikolog.

Rekomendasi rujukan itu nantinya disetujui oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di masing-masing kabupaten dan kota.

"Setelah disetujui, dinas terkait akan lakukan intervensi sesuai kasus yang ditemukan," ujarnya.

Menurut Benyamin, upaya mengatasi masalah stunting di Papua Barat membutuhkan kolaborasi seluruh elemen terkait.

Sebab, prevalensi kasusnya mencapai 26,2 persen melebihi rata-rata nasional yakni 24,4 persen.

Pemerintah pusat telah menargetkan angka stunting turun hingga 14 persen pada 2024 mendatang.

"Memang membutuhkan kerja-kerja extra. Terutama keterpaduan sektor terkait itu sangat penting," kata Benyamin.

Ia menjelaskan, Satgas Percepatan Penurunan Stunting dibentuk oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) beberapa waktu lalu.

"Satgas di Papua Barat mulai efektif bekerja pada minggu kedua Bulan Mei 2022," ujarnya.

Tak hanya soal pelaksanaan audit, Satgas juga akan memastikan akurasi data keluarga beresiko terpapar stunting, aksi konvergensi harus tetap sasaran.

Baca juga: Kronologi Kasus Perwira TNI AD Kepala RS di Merauke Tewas Ditikam Anggota, Gara-gara Cuti Ditolak

Baca juga: Ketua Umum TP-PKK, Tri Suswati: Kader PKK jadi Mitra Pemerintah Papua Barat Menekan Stunting

Dan memastikan keluarga sasaran yang terdata memanfaatkan aksi konvergensi dari provinsi hingga kabupaten bahkan desa.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved