DOB Papua

Bupati Merauke Minta Pernyataannya soal UU Otsus dan DOB Tak Dipelintir: Tak Ada Suap Menyuap

Bupati Merauke minta pernyataannya soal UU Otsus dan UU DOB tak dipelintir. Pertegas tak ada suap menyuap.

Tribunnews.com/Istimewa
Bupati Merauke Romanus Mbaraka. Bupati Merauke minta pernyataannya soal UU Otsus dan UU DOB tak dipelintir. Pertegas tak ada suap menyuap. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Bupati Merauke Romanus Mbaraka meminta semua pihak untuk tak lagi memelintir pernyataannya soal revisi UU Otsus Papua dan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Sebelumnya Romanus Mbaraka memang memberikan pernyataan tentang perjuangan pengesahan UU Otsus dan UU DOB di DPR RI.

Menurut Romanus, pernyataannya telah dipelintir seolah-olah pihaknya memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR untuk meloloskan pasal pemekaran dalam revisi UU Otsus Papua tersebut.

Baca juga: Pro dan Kontra DOB Papua Sah-sah Saja, Anggota DPD RI: Intinya Tetap Bersatu

 

"Saya memohon agar tidak dipelintir atau diplesetkan. Saya pertegas lagi, tak ada suap menyuap kepada DPR RI," ujar Romanus dalam video klarifikasi yang dikutip, Jumat (15/7/2022).

Romanus menyampaikan permohonan maaf kepada dua anggota DPR RI yakni Yan P Mandenas dan Komarudin Watubun yang disebutkan dalam video sambutan pidatonya di halaman kantor Bupati Merauke.

"Saya secara pribadi dan atas nama Pemerintah Kabupaten Merauke menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Komarudin Watubun dan Bapak Yan P Mandenas yang saya sebutkan nama mereka dalam sambutan di halaman kantor Bupati beberapa hari lalu setelah kembali mengikuti penetapan Rancangan Undang-Undang Provinsi Papua Selatan menjadi Undang-Undang di DPR RI 30 Juni 2022 lalu,” ungkap Bupati Mbaraka.

Romanus mengakui dua wakil rakyat di Senayan itu disinggungnya dalam pidato karena sudah banyak membantu terwujudnya daerah otonomi baru (DOB) Papua Selatan.

Namun, menurut Romanus, pidatonya tidak dimuat utuh alias dipenggal-penggal sehingga terkesan Yan P. Mandenas dan Komarudin Watubun menerima uang untuk meloloskan pasal pemekaran dalam revisi UU Otsus Papua.

Dia menegaskan rakyat di Merauke, Boven Digoel, Mappi serta Asmat selama kurang lebih 20 tahun berjuang agar Papua Selatan menjadi sebuah provinsi.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved