DPRD Papua Barat Fraksi Otsus Minta Pemerintah Tertibkan Tambang Emas Ilegal di Manokwari

Anggota DPRD Papua Barat Fraksi Otsus George Dedaida mengatakan, rencana penutupan tambang emas ilegal di Kabupaten Manokwari, dinilai tidak tepat.

TribunPapuaBarat.com/Safwan Ashari
Anggota DPRD Papua Barat Fraksi Otsus George Dedaida, Jumat (15/7/2022). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Anggota DPRD Papua Barat Fraksi Otsus George Dedaida mengatakan, rencana penutupan tambang emas ilegal di Kabupaten Manokwari, dinilai tidak tepat.

Pasalnya, masih banyak kepentingan masyarakat adat yang harus didahulukan dalam menyikapi persoalan itu.

"Bagi saya tambang itu bukan disetop, tetapi harusnya ditertibkan," ujar George, kepada TribunPapuaBarat.com, Jumat (15/7/2022).

Baca juga: Soal Tambang Emas Ilegal, Kapolres Manokwari: Penegakan Hukum Belum Tepat

 

Ia berujar, konsekuensi terhadap lingkungan mempunyai dampak besar kepada masyarakat (adat dan trans).

"Terkait tambang emas di Manokwari harus segera dilakukan penataan ulang, mulai dari izin, hingga dampak lingkungan akibat kegiatan di atas," tuturnya.

Sehingga, nantinya akan dilakukan kaji ulang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Ketika sudah dilakukan penataan baru dikembalikan agar masyarakat yang sendiri kelola saja," ucap pria asal Papua itu.

Ia menilai, jika ada orang lain masuk dan melakukan aktivitas, otomatis hutan disekitarnya akan terus rusak.

"Karena kita takutkan ketika beroperasi dengan alat berat dan merkuri terus menerus maka pasti akan membahayakan kehidupan disekitarnya," jelasnya.

"Kalau zat merkuri sudah masuk di kali dan masuk ke masyarakat, otomatis akan berbahaya kepada keberlangsungan hidup masyarakat," pungkasnya.(*)

Berita terkait lainnya

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved