Sebelum 10 Warga Sipil Ditembak KKB, Muncul 'Ancaman' Paulus Waterpauw: Seng Usah Ale Ancam-ancam

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI- Beberapa hari sebelum kasus penembakan 10 warga sipil di Kabupaten Nduga, Papua, muncul video yang menyatakan Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw jadi DPO.

Diduga video ancaman itu dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Kodap IV Wilayah Sorong Raya.

Dalam video yang beredar TPNPB menyatakan penolakannya terhadap rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua.

Seperti diketahui, DPR sedang menggodok RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Mereka mengeluarkan nama Daftar Pencarian Orang (DPO) satu di antaranya yakni Paulus Waterpauw.

Saat dikonfirmasi terpisah Pj Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw pun angkat bicara.

Baca juga: Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw Tegaskan Peran Balitbang sebagai Pilar Utama Pembangunan

Baca juga: Banyak Pejabat Papua Barat tak Serahkan LHKPN, Paulus Waterpauw Beri Sanksi Tegas, Stop Tunjangan

Menurutnya, ucapan itu hanya pikirin mereka (TPNPB) yang membuat sehingga bisa begitu.

"Bagi saya, kitong seng (kita tidak) ada masalah dengan mereka," ucap Waterpauw, kepada TribunPapuaBarat.com, Jumat (15/7/2022).

"Kalau ada masalah ya datang, utus perwakilan untuk kita bicara, dari pada pigi ancam-mengancam di belakang pohon sana, tidak elok," tambahnya.

"Kita ini sudah selesai dengan ancam mengancam begitu, seng usah ale (kamu) ancam-ancam," pungkasnya.

Ancaman TPNPB ke Paulus Waterpauw

TPNPB menuding Paulus Waterpauw dan pemerintah Papua Barat telah melakukan kejahatan kepada aktivis di Papua.

Mereka pun mengeluarkan daftar nama DPO dan memberikan ancaman pembunuhan.

"TPNPB OPM Kodap IV Sorong Raya mengeluarkan nama DPO yakni Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw," ujar Panglima Kodap IV Wilayah Sorong Raya Denny Moss, Selasa (12/7/2022).

TPNPB pun kini menebar ancaman bagi para pejabat yang diketahui ikut sertanya dalam mendukung dan mendorong pemekaran DOB di tanah Papua.

"Kami akan menindak tegas," ungkap Denny, saat membacakan pernyataan sikap TPNPB.

Ia menuturkan, penolakan terhadap DOB merupakan cara pemerintah Indonesia untuk mendatangkan Militer.

Baca juga: Setiba di Kantor Bupati Manokwari, Penjabat Gubernur Paulus Waterpauw Disambut Tarian Tumbuh Tanah

Baca juga: Atlet Angkat Berat Papua Barat Raih 12 Emas, Paulus Waterpauw akan Buat Syukuran

Sosok Paulus Waterpau.

Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw diketahui menggantikan Dominggus Mandacan karena masa jabatannya sudah berakhir.

Masa jabatan Dominggus Mandacan sudah berakhir pada Mei 2022.

Serah terima jabatan (sertijab) pun telah dilakukan, beralih dari Dominggus Mandacan ke Paulus Waterpauw pada Jumat (20/5/2022).

Namun, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak baru akan digelar pada 2024 mendatang.

Artinya, akan terjadi kekosongan kepala daerah pada sejumlah provinsi.

Kekosongan tersebut akan digantikan oleh seorang penjabat (Pj) sampai dilantiknya kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024.

Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Paulus Waterpauw lahir di Fakfak 25 Oktober 1963.

Ia merupakan seorang Purnawirawan Polri.

Paulus sempat ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pemimpin untuk menumpas KKB Papua.

Saat itu, ia menjabat sebagai Kapolda Papua.

Sebelum dilantik menjadi PJ Gubernur Papua Barat, ia menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan (BNPP) sejak 21 Oktober 2021.

Dia menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian pada tahun 1987.

Setelah lulus Sespim, Paulus kembali ke tanah kelahirannya dan dipercaya menjabat sebagai Kapolres Mimika pada tahun 2002.

Dua tahun menjabat Kapolres Mimika, Paulus dipercaya menjabat Kapolresta Jayapura.

Pria asli Papua ini memiliki pengalaman di bidang intelijen.

Ia lebih banyak berkarier di wilayah Papua sejak mengawali jabatan sebagai kapolres.

Riwayat Jabatan Paulus Waterpauw

Pamapta Polresta Surabaya Timur Polda Jatim: 8 Desember 1987
Wakasat Serse Polresta Surabaya Timur Polda Jatim: 27 Desember 1988
Kanit Interkrim Sat IPP Polwiltabes Surabaya Polda Jatim: 12 Desember 1990
Kasat Intelpam Polres Mojokerto Polda Jatim: 2 Desember 1992
Kasat Ops Puskodalops Polda Kalteng: 27 Desember 1997
Kapolsek Metro Menteng Polres Metro Jakpus Polda Metro Jay: 1 April 2000
Kapuskodal Ops Polres Jakarta Pusat: 1 Desember 2000
Kapolres Mimika Polda Papua: 14 Desember 2002
Kapolres Jayapura Kota Polda Papua: 21Oktober 2005
Dir Reskrim Polda Papua: 17 Februari 2006
Penyidik Utama TK II Dit III/Kor dan WWC Bareskrim Polri: 13 Februari 2009
Widyaiswara Madya Sespim Polri: 24 Agustus 2010
Wakapolda Papua: 19 Oktober 2011
Kapolda Papua Barat: 19 Desember 2014
Wakabaintelkam Polri: 18 April 2017
Kapolda Sumatera Utara: 02 Juni 2017
Tenaga Ahli Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI: 13 Agustus 2018
Analis Kebijakan Utama bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri: 14 Oktober 2018
Kapolda Papua: 27 September 2019
Kabaintelkam Polri: 18 Februari 2021
Deputi BNPP Kemendagri: 21 Oktober 2021
PJ Gubernur Papua Barat: 2022 hingga 2024.

(TribunPapuaBarat.com, Safwan Ashari)