Papua Barat Telah Serahkan 21 Ranperda ke Kemendagri

Pemerintah Provinsi Papua Barat dan DPR Papua Barat Telah Serahkan 21 Ranperda ke Kemendagri

Penulis: Rachmat Julaini | Editor: Jefri Susetio
istimewa
Bapemperda DPR Papua Barat bersama tim dari Pemerintah Provinsi Papua Barat menyerahkan dokumen 21 ranperda ke Kemendagri di Jakarta, Kamis (21/7/2022) 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Barat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyerahkan 21 rancangan peraturan daerah (Ranperda) ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (21/7/2022).

Puluhan Ranperda itu diterima oleh Direktur Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Makmur Marbun.

Wakil Ketua Bapemperda, Syamsudin Seknun mengatakan dokumen Ranperda yang telah diserahkan akan diproses sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Baca juga: 8 Kabupaten di Papua Barat Utus Perwakilan SMK Ikut Lomba di Sorong

Baca juga: Bupati Fakfak Untung Tamsil Selalu Sinergi dengan PLN untuk Terangi Kampung Terpencil

Ranperda tersebut merupakan rumusan dari harapan masyarakat Papua Barat.

Ia berharap, pemerintah pusat melakukan banyak perubahan atas apa yang telah dibahas antara eksekutif dan legislatif.

"Kami mohon doa masyarakat dari Papua Barat," ujarnya dikutip dari siaran pers, Kamis malam.

Mewakili Penjabat Gubernur Papua Barat, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Barat, Raymond Yap menjelaskan, pihaknya akan menunggu jadwal pembahasan atas poin-poin dari 13 ranperda provinsi dan delapan ranperda khusus.

"Besok (Jumat) tim akan kembali lagi untuk bertemu," sebut Raymond.

Menurut dia, pemerintah Pusat mengapresiasi langkah Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol. (Purn) Paulus Waterpauw yang aktif mendorong pembahasan ranperda hingga tuntas.

Ranperda itu merupakan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua.

Ranperda hasil konsultasi dengan Kemendagri, kata dia, akan dimasukkan menjadi e-perda.

"Secara umum pemerintahan pusat dalam hal ini Kemendagri mengapresiasi langkah cepat Penjabat Gubernur," tuturnya.

Baca juga: 7 Kampung di Fakfak Papua Barat Akhirnya Nikmati Listrik 24 Jam, Warga Ucap Terimakasih

Baca juga: Khawatir Keamanan Petugas Sensus, BPS Hentikan Pengambilan Sampel di Kabupaten Maybrat

Sedangkan, Direktur Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Makmur Marbun menuturkan, koordinasi tetap berlanjut agar komunikasi bersama kementerian teknis dapat terlaksana.

Sebab, ada sebagian kementrian menggunakan peraturan perundang-undangan yang umum.

"Kadang-kadang kementerian yang lain ini ada yang tidak memahami Otsus," ucap dia.

Kendati demikian, ia memastikan bahwa mekanisme pembahasan dengan kementerian lainnya terlebih dahulu dikelompokkan.
Supaya memudahkan proses pembahasan.

"Misalnya membahas tentang pendidikan bisa sekaligus gitu. Kalau sudah ada 21 judul, bisa kami kluster apa-apa saja," pungkasnya.

(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved