Kesal Setahun Hasil Audit Kasus Korupsi ATK Sorong Belum Kelar, Kajari: Apa-apaan Ini

Kajari Sorong kesal karena setahun audit kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan barang cetakan tak kunjung kelar.

Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Haryanto
TRIBUNPAPUABARAT.COM/PETRUS BOLLY LAMAK
BERI KETERANGAN - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sorong, Erwin Priyadi Hamonang Saragih (kanan) didampingi Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Sorong sedang memberikan keterangan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan barang cetakan tahun anggaran 2017 senilai Rp 8 Miliar pada BPKAD Kota Sorong. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sorong, Erwin Priyadi Hamonang Saragih kesal atas kinerja dalam proses audit kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan barang cetakan Tahun Anggaran 2017 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong.

Karena, sudah setahun proses audit tak kunjung keluar.

"Saya dipaksa menetapkan tersangka, tapi saya tidak punya alat bukti yang sah. Bagaimana mau tetapkan tersangka," ungkapnya kepada Tribunpapuabarat.com, pada Jumat (22/7/2022).

Baca juga: Dugaan Korupsi Kasus ATK di Kota Sorong Bergulir, Kasi Pidsus Kejaksaan: Masih Proses Audit

Iapun mempertanyakan kinerja proses audit dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 8 Miliar ini.

Ia bilang, informasi yang beredar di masyarakat bahwa kejaksaan negeri Sorong tidak mampu menyelesaikan kasus tersebut itu salah.

Kajari menegaskan, Kejaksaan bekerja dengan hati-hati, karena ini menyangkut nasib orang.

"Kita tidak mau menetapkan tersangka secara buru-buru, harus ada alat bukti yang sah, karena kalau kita tetapkan baru orang itu ujungnya tidak bersalah kan nanti dia malu," jelasnya.

Baca juga: Kejati Papua Barat Tangani Dugaan Korupsi Dana Hibah MTQ Sorong Selatan, 9 Saksi Diperiksa

Akibat keterlambatan audit keuangan, membuat masyarakat menilai kejaksaan yang lambat.

Kejari yang bertugas di kejaksaan negeri Sorong sejak (1/3/2021) ini telah melayangkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKD) Papua Barat.

"Alasan BPKD harus ke pusat. Ini apa-apaan. Percuma BPK ada di Papua Barat dong sehingga masyarakat pikir kejaksaan main-main. Oh ini tidak bisa," katanya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved