Dana Otsus Naik, Kanwil DJPb Papua Barat Komitmen Kawal Tata Kelola Otsus Baru

Dana Otsus Naik, Kanwil DJPb Papua Barat Komitmen Kawal Tata Kelola Otsus Baru

Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Jefri Susetio
Tribun PapuaBarat.com
OTUSUS: Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perbendaharaan Kantor Wilayah,(Kanwil DJPB) Papua Barat berkomitmen terus mengawal tata kelola Otonomi Khusus (Otsus). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perbendaharaan Kantor Wilayah,(Kanwil DJPB) Papua Barat berkomitmen terus mengawal tata kelola Otonomi Khusus (Otsus).

Mereka pengin terwujudnya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Bumi Kasuari.

Kakanwil DJPB Papua Barat sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Papua Barat, Bayu Andy Prasetya menjelaskan mereka sudah melakukan berbagai langkah percepatan demi efektivitas penyaluran dana Otsus.

Baca juga: Marice Meneteskan Air Mata saat Lihat Anaknya Jadi Prajurit TNI AL: Kami Bangga

Baca juga: PLN Kembali Putus Setrum di Kantor Disdukcapil Kota Sorong, Pelayanan Lumpuh Total

Antara lain melalui koordinasi yang lebih intensif dengan Pemprov, Pemkab, Pemkot.

Lalu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, maupun penguatan sinergi dengan stakeholders dari lingkup Kemenkeu hingga akademisi.

"Seluruh upaya tersebut dilakukan agar dana Otsus dapat menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi di Papua Barat di masa pandemi, dengan tetap menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi," katanya kepada TribunPapuaBarat.com Rabu (27/7/2022).

Ia mengatakan, terbitnya undang-undang nomor 2 tahun 2021 menandai dimulainya era baru dalam tata kelola Otsus di Papua dan Papua Barat.

Undang-undang tersebut akan menjamin keberlanjutan pemberian Dana Otsus untuk 20 tahun ke depan (2022-2041), serta untuk mempercepat dan meningkatkan pemerataan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

"Salah satu perbedaan mendasar dari Otsus fase pertama (2001-2021) adalah adanya kenaikan alokasi dana Otsus dari 2 persen menjadi 2,25 persen," ujarnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Hujan Sejam, Banjir Kepung Kawasan KM 10 Kota Sorong Papua Barat, Air Setinggi Betis

Baca juga: Banjir tak Kunjung Surut, Warga Kota Sorong Disarankan Pakai Jalur Alternatif KM 12 dan Arteri

Selain itu, kata dia penerimaan dalam rangka Otsus kini disalurkan langsung dari kas negara ke provinsi dan masing-
masing kabupaten/kota.

Untuk mengawal implementasi tata kelola Otsus yang baru dan sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di Papua dan Papua Barat.

"Pemerintah saat ini sedang menggodok peraturan Presiden tentang pembentukan Badan Pengarah Percepatan
Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP30KP)," katanya.

Ia menuturkan, badan khusus itu nantinya akan bertugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus serta pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat.

(*)

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved