Indeks Pembangunan Manusia di Papua Barat Jauh di Bawah Rata-rata Nasional, Berikut Penjelasannya

Indeks Pembangunan Manusia di Papua Barat Jau Dibawa Rata-rata Nasional, Berikut Penjelasannya

Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Jefri Susetio
Tribun PapuaBarat.com
IPM PAPUA BARAT: Kementerian Keuangan memberikan keterangan resmi terkaitpaut realisasi kinerja pendapatan belanja dan kekayaan negara di Papua Barat. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Kementerian Keuangan memberikan keterangan resmi terkaitpaut realisasi kinerja pendapatan belanja dan kekayaan negara di Papua Barat.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Papua Barat, Bayu Andy Prasetya mengatakan, konflik geopolitik berpengaruh terhadap kenaikan harga komoditas dan menjadi faktor utama. Karena itu, terjadi lonjakan inflasi global.

"Ditengah resiko pandemi dan gejolak geopolitik global, Indonesia menjadi salah satu negara dengan kinerja ekonomi paling resilien," ujarnya saat memberikan keterangan, Rabu (27/7/2022).

Baca juga: Marice Meneteskan Air Mata saat Lihat Anaknya Jadi Prajurit TNI AL: Kami Bangga

Baca juga: INILAH Tujuh Rencana Pembangunan Infrastruktur di Kota Manokwari, Kolaborasi Pemprov dan Pemkab

Dia menambahkan, pemulihan perekonomian memperlihatkan tren penguatan dengan tumbuh 5,01 persen nasional di triwulan-1 2022. Dan, diprediksi tumbuh 4,88 persen pada triwulan-II 2022.

"Perekonomian Papua Barat triwulan I 2022 mengalami kontraksi sebesar -1,01 persen. Laju inflasi Papua Barat bulanan Juni 2022 relatif terkendali pada angka 0.46 persen," katanya.

Selain itu, kata dia, sepanjang triwulan-1 tahun 2022 kegiatan jual beli serta transportasi barang dan manusia semakin meningkat.

Namun tidak diiringi dengan kinerja beberapa lapangan usaha. Seperti, industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian.

"Kinerja beberapa lapangan usaha ini turun sehingga perekonomian Papua Barat tumbuh negatif -1,92 persen," ujarnya.

Tekanan inflasi global terus meningkat seiring dengan tingginya harga komoditas.  Akibat berlanjutnya gangguan rantai pasokan sejalan dengan ketegangan geopolitik akan tetap menjadi perhatian Pemerintah.

Baca juga: Wakil Rektor-III UNIPA Keliopas Krey Menemui Pengunjukrasa, Mereka Berdialog, Demo Bubar

Baca juga: Kecelakaan Maut di Pegunungan Arfak, Mobil Pekerja Tower Masuk Jurang, Berikut Kronologisnya

Selanjutnya, Ia menyebut tantangan yang perlu diselesaikan dalam pembangunan di Papua Barat antara lain nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat tahun 2021 tercatat di angka 65,26 (dibawah rata rata nasional sebesar 72,29).

Angka kemiskinan sebesar 21,33 persen dan Nilai Tukar Nelayan pada semester 1 2022 tercatat sebesar 97,4.

Kementerian Keuangan melalui kebijakan fiskal yang responsif optimis dapat mengatasi tantangan dan peluang.

"Kapasitas fiskal APBN untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp 27,4 triliun, demografi yang mendukung dengan jumlah penduduk sekitar 1,17 juta jiwa, dan tata kelola keuangan yang akuntabel," ungkapnya.

(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved