Pendaftaran Parpol Berlaku Tingkat Pusat, Ketua KPUD Kota Sorong: Kami Hanya Verifikasi Berkas

Pendaftaran Parpol Berlaku Tingkat Pusat, Ketua KPUD Kota Sorong: Kami Hanya Verifikasi Berkas

Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Jefri Susetio
Tribun PapuaBarat.com
KPU SORONG: Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Sorong menyampaikan tahapan pendaftaran partai politik tahun ini menjadi kewenangan KPU pusat. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong, Robert Jumame mengatakan, tahapan menuju Pemilu 2024 sudah bergulir. Saat ini, memasuki tahapan pendaftaran partai politik.

"Tahapan dan jadwal pemilu hari ini tepatnya tanggal 1 Agustus 2022. KPU secara nasional melakukan penerimaan pendaftaran partai politik," katanya kepada TribunPapuaBarat.com Senin (1/8/2022).

Sesuai dengan jadwal, kata dia, hari ini tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022 adalah masa pendaftaran partai politik.

Dalam masa pendaftaran partai politik itu KPU kabupaten/kota tidak melakukan pendaftaran di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Baca juga: Segera Hadir Wisata Kuliner Khas Nusantara di Manokwari, Sambut HUT ke-77 Kemerdekaan Indonesia

Baca juga: Mas Rohim Sukses Berdagang Bubur Kacang di Manokwari, Lapaknya Selalu Ramai, Berikut Ulasannya

"Pendaftaran lagi-lagi merupakan kewenangan KPU pusat dan yang mendaftarkan peserta pemilu adalah partai politik tingkat pusat," ujarnya.

Ia menambahkan, KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi administrasi dan faktual apabila KPU RI melakukan penelitian berkas pada masa verifikasi. Jadi, KPU kabupaten/kota akan diberitahu administrasi maupun verifikasi faktual.

Tugas-tugas KPU kabupaten/kota hanya melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap kepengurusan partai politik di daerah.

Kemudian terkait keanggotaan partai politik di daerah dan juga kantor atau sekretariat partai politik di daerah yang kesemuanya didaftarkan oleh partai politik di tingkat pusat.

"KPU Kabupaten/Kota hanya menyamakan kesesuaian berkas saja," katanya.

Kewenangan menyangkut partai politik itu lolos atau tidak sebagai peserta pemilu adalah kewenangan KPU pusat.

Tidak seperti tahun 2019, KPU di daerah menerima pendaftaran partai politik. Tapi tahun ini KPU RI menghandle semua pekerjaan tersebut untuk memudahkan partai-partai politik tingkat pusat melakukan pendaftaran langsung.

"Kita meminimalisir tingkat-tingkat kesalahan seperti pada tahun 2019. Ada beberapa partai politik yang merasa tidak mendapat pelayanan dengan baik dan merasa tidak adil dalam kepesertaanya," ujarnya.

Apabila dokumen partai politik itu dirasa kurang lengkap, maka KPU RI akan mengembalikan berkas-berkas untuk diperbaiki dalam masa 14 Hari.

Kalau lebih dari 14 hari partai politik tidak memperbaiki kekurangan dokumen berarti dianggap gugur.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved