Ombudsman Tegaskan Pencopotan Sekda Kota Sorong Maladministrasi

Ombudsman Tegaskan Pencopotan Sekda Kota Sorong Maladministrasi karena jabatan sekda harus berdasarkan pelelangan

TRIBUNPAPUABARAT.COM/F. WEKING
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat Tegaskan Pencopotan Sekda Kota Sorong Maladministrasi, Sehingga Ia Meminta Keputusan Ditinjau kembali 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat menegaskan bahwa pencopotan Yakop Kareth sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sorong, tidak dilakukan sesuai prosedur yang tepat.

Kepala Kantor Ombudsman Papua Barat, Musa Yoseph Sombuk mengatakan, tindakan tersebut masuk kategori maladministrasi.

Beberapa waktu lalu, Ombudsman telah melakukan pemeriksaan terhadap Sugiyono selaku Inspektur Papua Barat.

Sebab, pergantian jabatan Sekda Kota Sorong dilakukan atas dasar hasil penilaian dari Inspektorat Papua Barat.

"Tindakan Inspektorat melakukan penilaian itu keliru, maladministrasi," ucap Musa Sombuk saat ditemui awak media di Manokwari, Selasa (16/8/2022).

Baca juga: Niat Regenerasi, Yustus Aronggear Mantan Atlet Dayung Papua Barat, Kini Jadi Pelatih Sukarela

Baca juga: Ekspedisi Rupiah Berdaulat, BI Distribusi Uang Layak Edar di Pulau Samate Raja Ampat

Musa melanjutkan, penilaian kinerja Sekda Kota Sorong terkesan ada keberpihakan.

Karena, Yakop Kareth tidak diberikan ruang klarifikasi atau hak jawab atas apa yang dinilai oleh Inspektorat Papua Barat.

"Ada keberpihakan," sebut Musa.

Jabatan Sekda, kata dia, dipilih melalui tahapan pelelangan. Apabila dilakukan pergantian maka, harus mengikuti tahapan yang sesuai prosedur.

Selain rekomendasi Inspektorat, Ombudsman juga menilai proses pergantian terindikasi maladministrasi.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved