Kejaksaan Terima Berkas Perkara Dugaan Korupsi Dinas Pendidikan Kota Sorong, Mantan Kadis Masuk Bui

Kejaksaan Terima Berkas Perkara Dugaan Korupsi Dinas Pendidikan Kota Sorong, Mantan Kadis Masuk Bui

Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Jefri Susetio
TRIBUNPAPUABARAT.COM/Petrus Bolly Lamak
KORUPSI - Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sorong Kusnul Fuad menjelaskan tentang kasus perkara dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kota Sorong. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Berkas perkara dugaan korupsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sorong, Papua Barat.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Sorong, Khusnul Fuad mengatakan penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah menyerahkan tersangka dan barang bukti dalam kasus tersebut.

"Hari ini Kejaksaan Negeri Sorong telah menerima tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong," katanya kepada TribunPapuaBarat.com Kamis (18/8/2022).

Baca juga: Doa Katolik untuk Suami Istri, Mohon Berkat dan Rahmat agar Rumah Tangga Bahagia

Baca juga: Hitungan Hari Jabat Wali Kota Sorong, Lambertus Resmikan Pasar Moderen Termegah di Papua Barat

Untuk tersangkanya, kata dia, ada dua orang masing-masing berinisial (PK) sebagai mantan Kadis Pendidikan Kota Sorong dan (AP) sebagai bendahara.

Keduanya tersangka diduga melakukan tindak    pidana     korupsi terhadap kegiatan tambahan penghasilan untuk tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dan guru honorer dengan pagu anggaran Rp 11 Miliar.

"Nilai kerugian negara sebesar Rp 461. 360.000 dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka," ujarnya.

"Kami juga menerima surat permohonan pengalihan tahanan dengan alasan tersangka sakit yang dilampirkan surat keterangan dokter," katanya.

Berdasarkan petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, lanjut dia, tersangka akan diberlakukan tahanan kota selama 29 hari.

Langkah selanjutnya, kata dia, selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan segera melimpahkan perkara ini ke pengadilan.

"Dana yang diduga di korupsi itu sebagian kecil digunakan untuk kepentingan pribadi. Artinya anggaran itu digunakan untuk kegiatan yang bukan peruntukannya," ujarnya.

Untuk barang bukti yang disita berupa dokumen dan uang pengembalian sebesar Rp 1 juta lebih dari kedua tersangka.

"Dokumen itu mulai dari keputusan, peraturan kepala dinas, pemberian tambahan penghasilan dan juga daftar nama-nama guru yang dimasukan," pungkas dia.

Pasal yang disangkakan terhadap kedua tersangka adalah primer pasal dua ayat satu junto pasal 18 undang-undang tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat satu ke satu KUHP subsider pasal tiga junto pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tidak pidana korupsi junto pasal 55 ayat satu ke satu KUHP.

(*)

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved