Memperingati Hari Dharma Karyadika (HDKD), Menkumham Ingatkan 6 Poin yang Harus Disikapi Jajarannya

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Papua Barat menggelar upacara dan syukuran Hari Dharma Karyadika (HDKD) ke-77 tahun 2022.

Kegiatan ini diikuti seluruh UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Kota Manokwari di Bapas Kelas-1 Manokwari, Jumat (19/8/2022).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, Taufiqurrakhman bertindak sebagai inspektur upacara. Ia membacakan kata sambutan dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly.

Yasonna menyampaikan, pelaksanaan upacara HDKD pada 19 Agustus 2022 terasa istimewa. Semula HDKD digelar pada 30 Oktober 2022.

"Penetapan tanggal ini adalah hasil pengkajian, penelusuran sejarah dan bukti-bukti autentik serta hasil wawancara dengan sesepuh. Dan para pakar hukum pada tahun 2021 lalu yang tentunya ini dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima TribunPapuaBarat.com.

Ia menambahkan, penetapan Hari Lahir Kemenkumham dilakukan untuk meluruskan dan mengembalikan substannsi Hari Lahir Kemenkumham pada sejarah yang benar.

"Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenkumham yang bekerja keras sehingga Kemenkumham mampu menggondol beberapa prestasi," katanya.

Tidak hanya itu, ia bilang Kemenkumhan juga meraih sejumlah penghargaan pada 2022. Kendati tantangan dan kesulitan yang mendera dunia.

Adapun sejumlah penghargaan yang diraih di antaranya, Opini WTP atas Laporan Keuangan dari BPK yang ke-13 kalinya, Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 dari Ombudsman RI dan beberapa capaian lainnya.

"Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran atas kerja keras dan pengabdiannya selama 77 tahun Kemenkumham. Kita harus menjaga komitmen dan konsisten menjadi Insan Pengayoman yang profesional, akuntabel dan mempunyai terobosan kreatif menyikapi berbagai keterbatasan yang ada," ujarnya.

Ia menyebutkan, beberapa capaian yang telah diraih dan penegasan sejumlah poin penting yang harus disikapi oleh seluruh jajaran Kemenkumham demi kemajuan organisasi. Adapun poinnya sebagai berikut:

Pertama, Memasuki politik Tahun 2023-2024, jajaran Kemenkumham selaku ASN diminta menjaga netralitas dan tidak terjebak politisasi serta tidak memihak pihak tertentu.

Kedua, Ditengah belum meredahkan Pandemi Covid-19, jajaran Kemenkumham diimbau untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan prokes. Sehingga tidak berdampak pada kinerja dan produktivitas dalam pencapaian target kinerja.

Ketiga, jajaran Kemenkumham diminta untuk sikapi berbagai isu terkait krisis energi, pangan dan keuangan dengan baik dengan menyiapkan langkah kontijensi menghadapi kedaruratan.

Keempat, jajaran Kemenkumham diminta untuk bekali diri dengan teknologi. Sehingga kinerja organisasi menjadi lebih cepat, update dsn tingkat akurasi tinggi.

Kelima, Jajaran Kemenkumham diminta untuk tidak menimbulkan hal-hal yang berimplikasi buruk terhadap kinerja organisasi. Seperti penyalahgunaan wewenang, narkoba, radikalisme dan lain sebagainya.

Keenam, jajaran Kemenkumham diminta untuk bekali diri iman dan taqwa serta saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan, mampu memberikan contoh dan ketauladanan yang baik.

"Seluruh harapan saya tersebut diatas, agar dimaknai dan dipahami, selanjutnya saudara agar mengimplementasikan dengan sebaik-baik dan penuh rasa tanggung jawab," katanya.

Pada usianya yang ke-77 tahun, Kemenkumham diharapkan mampu melanjutkan pengabdian ke masyarakat, bangsa dan negara.

"Pada akhirnya, mari kita berdoa, semoga di usia ke-77 tahun ini, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, kemudahan, perlindungan kepada kita semua. Seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta," ujarnya.

(*)