Penjabat Kepala Daerah di Papua Barat

Paulus Waterpauw Instruksikan Penjabat Bupati Sorong Tuntaskan Masalah Tapal Batas

Paulus Waterpauw Instruksikan Penjabat Bupati Sorong Tuntaskan Masalah Tapal Batas, sehingga bisa menyalurkan hak suaranya di pemilu 2024

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI – Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw menginstruksikan agar Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso segera menyelesaikan persoalan tapal batas dengan Kabupaten Sorong Selatan.

Apabila tidak segera dituntaskan, maka berdampak terhadap penyaluran hak suara masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 2024 mendatang.

“Persoalan di Kampung Botain menjadi catatan penting. Hak-hak suara masyarakat mau di bawa kemana kalau tidak diselesaikan,” ujar Paulus Waterpauw usai melantik Pj Bupati Sorong, Pj Bupati Maybrat dan Pj Wali Kota Sorong di Aston Niu Hotel Manokwari, Selasa (23/8/2022).

Baca juga: Update Banjir Sorong, 2 Kawasan Ini Masih Terendam, Kemacetan Masih Mengular di Sejumlah Lokasi

Baca juga: Paulus Waterpauw Minta Masyarakat Menerima dan Mendukung Tiga Pj Kepala Daerah yang Baru Dilantik

Ia melanjutkan, solusi dalam menyelesaikan masalah tapal batas harus dilakukan melalui mekanisme pendekatan sosial masyarakat adat, sinergitas kedua pemerintah daerah, lembaga adat dan seluruh elemen.

“Garis batas antara Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan harus disinkronkan lalu putuskan. Masyarakat di Kampung Botain itu Kabupaten Sorong atau Sorong Selatan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Maxsi Nelson Ahoren menerangkan, masalah tapal batas antara Sorong dan Sorong Selatan sudah berlangsung cukup lama.

Penyelesaian dengan pola pendekatan kultural dinilai menjadi solusi yang tepat, agar masalah tersebut tidak berlarut-larut.

“Pak Piet Mosso adalah anak adat dari daerah Sorong. Saya yakin, ini bisa diselesaikan,” ucap Ahoren.

Ia menerangkan, masyarakat yang mendiami Kampung Botain berasal dari Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan. Sehingga, penentuan status kewilayahaan tidak dapat menggunakan cara-cara formal pemerintahan.

“Marga-marga di kampung itu sudah bercampur, ada suku dari Sorong tapi ada juga dari Sorong Selatan. Jadi pendekatan kekeluargaan yang harus dipakai,” ucap Maxsi Ahoren.

Pengin Clearkan Masalah ini.

Penjabat Bupati Sorong, Yan Piet Mosso menegaskan, masalah tapal batas sudah berlangsung dari tahun ke tahun dan tidak pernah terselesaikan dalam rapat kerja kepala daerah sebelumnya.

Menurutnya, mandeknya penyelesaian persoalan bukan terletak pada perbedaan perspektif masyarakat setempat ataupun letak geografis, melainkan ketegasan dari dua kepala itu sendiri.

“Saya akan ajak bicara dengan Bupati Sorong, Pj Bupati Tambrauw dan Pj Wali Kota Sorong. Supaya clear ini masalah,” kata Piet Mosso.

Baca juga: Paulus Waterpauw Minta Penjabat Kepala Daerah Rutin Beri Laporan Pertanggungjawaban

Baca juga: Berikut Nama-nama Penjabat Kepala Daerah Akan Dilantik Paulus Waterpauw

Ia mengaku, sebagai penjabat kepala daerah yang baru dilantik tentunya langkah awal yang dilakukan adalah belajar seluruh persoalan di daerah.

Kemudian, memformulasikan langkah solutif melalui pembahasan dan diskusi bersama seluruh elemen masyarakat.

“Semua itu tidak langsung jatuh dari langit. Butuh niat dan ketulusan hati dari pimpinan dalam menyelesaikan masalah yang sudah berlarut-larut ini,” ujarnya.

Sebagai informasi, sebelum dilantik oleh Pj Gubernur Paulus Waterpauw, Yan Piet Mosso mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Papua Barat.

Mosso ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Surat Keputusan nomor 131.92-5119 tertanggal 12 Agustus 2020.

(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved