Provinsi Papua Barat Daya Segera Sah, Ketua Komisi II DPR RI: Paling Lama Dua Pekan

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menilai, pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, terutama Provinsi Papua Barat Daya siap.

Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Haryanto
TRIBUNPAPUABARAT.COM/Petrus Bolly Lamak
DOB PAPUA - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sedang menggelar rapat dengar pendapat bersama (Pj) Gubernur Papua Barat, Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat dan masyarakat adat, Kamis (25/8/2023). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Ahmad Doli Kurnia menilai, pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, terutama Provinsi Papua Barat Daya sudah siap.

Bahkan, ia sudah menyampaikan tenggat waktu untuk Provinsi Barat Daya bisa sah atau resmi dimekarkan.

Pihaknya akan segera mengetuk palu Rancangan Undang Undang (RUU) untuk menjadi Undang Undang (UU).

"Kami sudah susun agenda. Yang jelas di masa sidang ini, RUU Papua Barat Daya sudah bisa jadi UU. Ya, paling lama dua pekan," ungkapnya saat berkunjung ke Kota Sorong dalam kegiatan rapat dengar pendapat dan menjaring aspirasi untuk pemekaran calon Provinsi Papua Barat Daya, pada Kamis (25/8/2022) kemarin.

Baca juga: Pertemuan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Berakhir Sengit

Kunjungan Komisi II DPR RI ke Kota Sorong disambut langsung Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, dan Ketua Tim Percepatan Pemekaran Papua Barat Daya, Lambertus Jitmau.

Ia aspirasi pemekaran calon Provinsi Papua Barat Daya ini memang cukup bulat, dan mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat.

Ahmad Doli Kurnia menilai, pemekaran merupakan solusi untuk mempercepat pemerataan pembangunan di tanah Papua.

Menurut dia, calon Provinsi Papua Barat Daya sudah diusulkan sekitar 20 tahun silam.

Sehingga, ia menilai untuk kesiapan memang sudah sangat matang dan layak dimekarkan menjadi sebuah provinsi baru.

"Ini merupakan tahap pematangan atau tahap akhir saja dari pembentukan DOB Provinsi Papua Barat Daya," katanya.

Baca juga: Komisi II DPR Jaring Aspirasi di Kota Sorong, DOB Papua Barat Daya Sudah Memasuki Tahap Akhir

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved