Papua Barat Memilih

Bawaslu Papua Barat Berikan Asistensi Usulan Dana Hibah ke Bawaslu Kabupaten/Kota

Bawaslu Papua Barat Berikan Asistensi Usulan Dana Hibah ke Bawaslu Kabupaten/Kota, Berikut Penjelasan Lengkapnya

Penulis: Libertus Manik Allo | Editor: Jefri Susetio
istimewa
RAPAT KOORDINASI - Sekertaris Bawaslu Papua Barat Benediktus Wahon (kanan) saat memimpin rapat asistensi usulan dana hibah Bawaslu kabupaten/kota di Aula Mansinam Beach, Senin (29/08/2022) malam. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah menginstruksikan Bawaslu provinsi, kabupaten dan kota membuat rancangan usulan dana hibah pemilihan serentak 2024.

Oleh sebab itu, dengan momentum rapat koordinasi, Bawaslu Papua Barat memberikan atensi Bawaslu kabupaten dan kota dalam menyusun rancangan usulan dana hibah.

Sekretaris Bawaslu Papua Barat Benediktus Wahon mengatakan, secara normatif Bawaslu provinsi memiliki tanggungjawab untuk melakukan review terhadap rancangan usulan dana hibah yang dibuat oleh Bawaslu kabupaten/kota.

Baca juga: Warga Apresiasi Peningkatan Fasilitas Layanan di Satlantas Polres Manokwari

Baca juga: Warga Apresiasi Peningkatan Fasilitas Layanan di Satlantas Polres Manokwari

Hal tersebut dilakukan agar usulan dana hibah yang diajukan oleh Bawaslu kabupaten/kota ke pemerintah daerah (Pemda) dapat diterima sesuai dengan pokok-pokok kebijakan anggaran Bawaslu RI.

Ia pun berharap dengan adanya asistensi ini, dana hibah pemilihan yang nantinya dikelola oleh Bawaslu kabupaten/kota tidak lagi berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dikemudian hari.

“Saya harap pengalaman-pengalaman pahit yang pernah kita alami sebelumnya tidak terulang lagi kedepannya. Mudah mudahan kedepan pengelolaan danah hibahnya kita tidak berurusan lagi dengan APH," katanya dalam rilis yang diterima TribunPapuaBarat.com, Selasa (30/08/2022).

Pokok-pokok kebijakan anggaran dana hibah Bawaslu telah diatur secara rinci.

Sehingga, Bawaslu tinggal menyusun sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Baca juga: SETELAH 2 Jam Berorasi, Pj Wali Kota Sorong Bertemu Pedagang, Janji Eksekusi Pasar Boswesen

Baca juga: Ratusan Pedagang Pasar Modern Rufein Beberkan Retribusi yang Wajib Dibayar Pedagang Meski Sepi

"Dalam pokok-pokok kebijakan itu, sudah ada semua item-item anggaran yang dapat kita masukan dalam usulan dana hibah kita," ujarnya.

Dia menuturkan, apabila dalam menyusun usulan dana hibah yang diajukan ke pemda sesuai dengan item-item anggaran yang ditetapkan oleh Bawaslu RI, tidak akan berurusan lagi dengan APH.

"Kalau usulan kita sudah sesuai dengan item-item anggaran yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu RI, saya yakin kita tidak akan berurusan lagi dengan APH kedepan," ungkapnya.

(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved