Pj Bupati Mosso akan Prioritaskan Penanganan Prevalensi Stunting di Sorong

Penanganan masalah stunting atau tubuh kerdil menjadi program yang paling prioritas

TRIBUNPAPUABARAT.COM/PETRUS BOLLY LAMAK
STUNTING: Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso resmi membuka kegiatan Rembuk Stunting di Aimas Convention Centre, Jumat (2/9/2022) kemarin. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Provinsi Papua Barat, Yan Piet Mosso mengatakan, penanganan masalah stunting atau tubuh kerdil menjadi program yang paling prioritas selama mengemban tugas sebagai penjabat kepala daerah.

Kinerja penanganan stunting di Sorong meningkat dari urutan empat ke urutan tujuh. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw telah menginstruksikan agar dirumuskan berbagai langkah dalam menekan masalah tersebut.

"Penurunan stunting ini merupakan program kerja saya urutan satu," kata Yan Piet Mosso saat membuka kegiatan 'Rembuk Stunting' di Aimas Convention Centre, Jumat (2/9/2022).

Baca juga: Ada 6 Daerah Stunting Tertinggi di Papua Barat, Bappeda Alokasikan Rp 23 Miliar untuk Penanganan

Baca juga: INILAH 6 Kabupaten Stunting Tertinggi di Papua Barat, Pegunungan Arfak Urutan Pertama

Ia menjelaskan, program penurunan prevalensi stunting memerlukan sinergitas dan kerja sama seluruh stakeholder di Kabupaten Sorong.
Sehingga, penanggulangannya yang telah dirumuskan melalui program prioritas terlaksana sesuai ekspektasi.

"Stunting ini masalah nasional. Saya diperintahkan negara untuk menurunkan Stunting di Kabupaten Sorong," tegas Yan Piet Mosso.

Penanggulangan kasus stunting, kata dia, membutuhkan kecepatan dan ketepatan program dari pemerintah daerah.
Tujuannya adalah menyelamatkan generasi muda yang nantinya akan menjadi generasi penerus masa depan bangsa.

"Agar angka yang ada bisa turun. Ada empat kasus tersebar di beberapa distrik dan kampung," bebernya.

Baca juga: BKKBN Bentuk Ribuan Tim Pendamping Keluarga di Papua Barat, Segera Dampingi Keluarga Stunting

Tak hanya organisasi perangkat daerah, Yan Mosso juga meminta Dharma Wanita Kabupaten Sorong terlibat dalam aksi penurunan masalah stunting.
Pekan depan, pemerintah akan kembali menggelar rapat guna mengevaluasi rumusan dan aksi nyata penanganan stunting.

"Supaya bisa menurunkan rangking prevalensi stunting," ucap Mosso.

Baca juga: Kasus Stunting di Papua Barat Tinggi, Perlu Audit Kasus Konvergensi: Butuh Ekstra Kerja

Ia menegaskan, Dinas Kesehatan Sorong harus memastikan data balita baik orang asli Papua maupun non Papua.
Akurasi data tersebut, sangat diperlukan agar program penanggulangan stunting tepat sasaran.

"Marilah kita berkomitmen bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting," harapnya.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Baperlitbang) Sorong, Marijce Watimena menjelaskan, pelaksanaan Rembuk Stunting bertujuan untuk menganalisis dan menentukan program teknis yang dikerjakan di lapangan.

Kemudian, menentukan upaya perbaikan layanan guna meningkatkan akses rumah tangga 1000 hari pertama kehidupan (HPK) terhadap intervensi gizi spesifik dan sensitif.

"Melalui integrasi bersama pimpinan OPD, kita berkomitmen untuk dapat menurunkan Stunting di Sorong tahun ini," kata Marijce.

Baca juga: Generasi Papua Terpapar Stunting, UNAMIN Sorong Bongkar Akar Masalah

Hasil pendataan dari seluruh Puskesmas di Kabupaten Sorong, sebanyak 28,7 persen dari 551 balita terpapar stunting. Ada tujuh distrik yang menjadi lokus program.

Tim ahli dari Makassar sudah melakukan pemetaan, hasilnya ditemukan beberapa masalah dari OPD penanggungjawab stunting.

"Ini adalah tugas kita secara bersama-sama. Ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, mulai dari pendataan dan review kinerja tahunan," pungkas dia.(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved