Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Manokwari Paparkan Rencana Kawasan Transmigran di Pantai Utara

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Manokwari Paparkan Rencana Kawasan Transmigran di Pantai Utara

Penulis: Infak Insaswar Mayor | Editor: Jefri Susetio
TRIBUNPAPUABARAT.COM/Infak Insaswar Mayor
RSKP- Bupati Manokwari menghadiri kegiatan pemaparan rencana Satuan Kawasan Pemukiman (RSKP). Ia foto bersama dengan tamu undangan dan peserta, Kamis (8/9/2022). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manokwari memaparkan rencana pembuatan Satuan Kawasan Pemukiman (RSKP) di Billy Jaya Hotel, Jalan Merdeka, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kamis (8/9/2022).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Yusak Dowansiba mengatakan, kawasan RSKP transmigrasi nelayan berlokasi di Kampung Asai, Distrik Manokwari Utara atau pantai utara.

Dia menambahkan, kawasan transmigrasi lokal nelayan itu mempunyai daya tampung 200 kepala keluarga dengan luas lahan untuk pekarangan 50x50 meter.

"Pekarangan itu untuk bercocok tanam," ujarnya.

Baca juga: Penjelasan PPP Papua Barat Terkait Konflik di Pusat, Pastikan tak Pengaruhi Kerja DPW hingga PAC

Baca juga: Gelar Rapat Pengurus, DPW PPP Papua Barat Bahas 4 Poin Penting, Bahas Penjaringan Caleg

Selain itu, kata dia, 200 kepala keluarga berkesinambungan dengan kebijakan bupati.

"Yang merencanakan revitalitasasi daerah pemukiman pantai dalam kota," katanya.

Ia menuturkan, ada sejumlah lokasi yang terdampak penataan kawasan seperti di Sanggeng, Sawa Ibu dan Boriyorsi. Jadi, kawasan itu nantinya ada transmigrasi lokal.

Menurutnya, relokasi warga dilihat dari mata pencarian dan disesuaikan dengan daerah transmigrasi lokal yang berpotensi nelayan.

"Kawasan ini kita mulai dengan APBD," ujarnya.

Baca juga: Papua Muda Inspiratif Kota Sorong Salurkan Bantuan untuk Warga yang Terdampak Banjir dan Longsor

Baca juga: Kantor Bupati Manokwari Dibobol Maling, Banyak Barang Berharga Raib, Sekda: Terekam CCTV

Dia mengungkapkan, saran dari pusat untuk digunakan APBD dan secara hirarki akan mendapatkan bantuan juga dari pimpinan pusat.

Lalu, tidak terlepas dari kerja sama antar organisasi perangkat daerah (OPD), disnaker perlu dukungan lintas OPD yang ada.

"Kami akan tindak lanjut pemaparan ke Kementerian PDT dan Transmigrasi," ungkapnya.

(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved