Hermus Indou Bocorkan Rapat Komisi II DPR, 11 Distrik Dikembalikan ke Kabupaten Manokwari

Bupati Manokwari Hermus Indou Bocorkan Rapat Komisi II DPR, 11 Distrik Dikembalikan ke Kabupaten Manokwari

Penulis: Infak Insaswar Mayor | Editor: Jefri Susetio
TRIBUNPAPUABARAT.COM/Infak Insaswar Mayor
BUPATI - Bupati Manokwari Hermus Indou menjelaskan 11 distrik yang selama ini menjadi masalah terkait tapal batas akan dikembalikan ke Kabupaten Manokwri 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Bupati Manokwari, Hermus Indou mengatakan, sudah hadir pada rapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta. Dalam rapat itu, mereka membahas tapal batas yang selama ini belum tuntas.

"Jangan sampai pemekaran mematikan provinsi induk," ujarnya saat ditemui di Billy Hotel, Jalan Merdeka Manokwari, Kamis (8/9/2022).

Selain membahas tapal batas antara Provinsi Papua Barat dengan Provinsi Papua Barat Daya tersebut, ia sampaikan bahwa keseimbangan cakupan wilayah juga harus diperhatikan.

Baca juga: Gelar Rapat Pengurus, DPW PPP Papua Barat Bahas 4 Poin Penting, Bahas Penjaringan Caleg

Baca juga: Beri Dana Hibah ke Panitia HUT ke-7 Flobamora Papua Barat, Pemkab Manokwari: Mitra Kerja Pemerintah

Apalagi, tapal batas yang sebelumnya empat distrik seperti Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Amberbaken dan Distri Mubrani kini sudah dimekarkan. Pemkab Tambrauw sudah mekarkan menjadi 11 distrik.

Ia menjelaskan, UU nomor 56 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw dan putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan putusan UU nomor 12 tahun 1956.

UU nomor 12 tahun 1956 itu membahas terkait pembentukan Provinsi Irian Jaya dan kabupaten-kabupaten daerah otonom.

"Secara hukum, kita juga punya kedudukan yang kuat," ucap Bupati Manokwari.

Baca juga: INILAH 4 Permasalahan Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura di Kabupaten Manokwari

Baca juga: Sekolah Luar Biasa Panca Kasih di Kabupaten Manokwari Kekurangan Tenaga Guru

Dalam pertemuan itu, kata dia, semua sepakat 11 distrik tersebut kembali bergabung di Kabupaten Manokwari.

Akan tetapi, nantinya akan ditindaklanjuti oleh keputusan pemerintah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Ia mengimbau seluruh masyarakat yang ada di 11 distrik untuk tenang dan menahan diri. Artinnya, seluruh lapisan masyarakat harus bersabar menunggu hasil keputusan.

(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved