Berita Papua Barat

BPK Papua Barat Sebut Pemeriksaan Kinerja Enam Objek Masih Bergulir

Adapun enam objek yang dimaksud pemeriksaan kinerja atas efektivitas pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) tahun 2019

TRIBUNPAPUABARAT.COM/F. WEKING
PENILAIAN - Kepala BPK Perwakilan Papua Barat, Patrice Lumumba Sihombing (Kiri) menjelaskan ada enam objek di Papua Barat yang sedang dilakukan penilaian kinerja. Hal itu diungkapkan Patrice saat menggelar media workshop di Manokwari, Jumat (9/9/2022). 

TRIBUNPAPUBARAT.COM, MANOKWARI – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat, Patrice Lumumba Sihombing mengatakan, pemeriksaan kinerja terhadap enam objek masih bergulir.

“Ada enam objek yang kita periksa selama semester II tahun 2022,” kata Patrice Sihombing saat menggelar media workshop di Manokwari, Jumat (9/9/2022).

Adapun enam objek yang dimaksud pemeriksaan kinerja atas efektivitas pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) tahun anggaran 2019 sampai semester I tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan instansi teknis lainnya.

Baca juga: JUMAT Keramat, Kejati Tetapkan Tersangka Mantan Pejabat Bank Papua, Bakal Ada Tersangka Lain

Baca juga: Pernyataan Resmi Ketua Partai Demokrat Papua Barat, Dukung DOB Papua Barat Daya

Kemudian, pemeriksaan kepatuhan pengelolaan program perlindungan sosial bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa tahun anggaran 2021 hingga semester I tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kaimana beserta instansi teknisnya.

“Ini lagi hangat-hangatnya BLT DD ini, makanya kami periksa pengelolaannya,” ucap Patrice Sihombing.

Ia melanjutkan, tim auditor dari BPK Papua Barat juga sedang melakukan pemeriksaan kinerja atas penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak serta aman pada Pemerintah Kabupaten Fakfak beserta instansi terkait lainnya.

“Pelayanan kesehatan tahun 2021 hingga semester I tahun 2022 di Pemerintah Kabupaten Sorong serta intansi teknisnya juga kami periksa,” katanya.

BPK Papua Barat, kata dia, sementara memeriksa kinerja atas manajemen aset Pemerintah Kota Sorong tahun anggaran 2021 hingga semester I tahun 2022.

“Yang terakhir kami periksa kinerja BLT Dana Desa tahun anggaran 2021 hingga semester I tahun 2022 di Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bersama instansi teknisnya,” jelas Patrice.

Baca juga: BPK Papua Barat Tegaskan Audit Investigasi Kasus ATK di Sorong Masih Diproses

Baca juga: Mantan Pegawai Bank Papua Digiring ke Mobil Tahanan, Diduga Korupsi Dana Kredit KPR Fiktif

Selama tahun 2021, BPK perwakilan Papua Barat sudah melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada 14 pemerintah daerah di wilayah setempat.

Meliputi Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak.

Lalu, Kaimana, Teluk Wondama, Tambrauw, Maybrat, Fakfak, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, dan Raja Ampat.

“Opini yang BPK berikan atas LKPD 14 pemerintah daerah adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkapnya.

(*)

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved