Pemerintah Pusat Beri Batas Waktu Penyelesaian Masalah Empat Distrik di Papua Barat

Pemerintah Pusat Beri Batas Waktu Penyelesaian Masalah Empat Distrik di Papua Barat, Pemekaran Kabupaten Tambrauw

TRIBUNPAPUABARAT.COM/F. WEKING
KUA PPAS - Sekda Papua Barat, Nataniel D Mandacan saat ditemui awak media di Manokwari, Senin (12/9/2022). Ia Menjelaskan Pemprov Papua Barat Percepat Penyusunan Dokumen KUA PPAS APBD Perubahan. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat diberikan batas waktu oleh pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan masalah empat distrik di Kabupaten Tambrauw.

"Pusat berikan batas waktu sampai tanggal 21 September 2022," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Nataniel D Mandacan saat ditemui awak media di Manokwari, Senin (12/9/2022).

Masalah tersebut, sambung dia, sudah dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR Republik Indonesia di Jakarta.

Baca juga: Pemprov Papua Barat Percepat Penyusunan Dokumen KUA PPAS APBD Perubahan

Baca juga: Kapolri Ingatkan Seluruh Anggotanya untuk Tidak Lakukan Kesalahan, Beri Sanksi Tegas

Komisi II menyarankan agar pemerintah provinsi memfasilitasi masyarakat dari empat untuk menandatangani kesepakatan.

Selanjutnya, kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Bupati Manokwari dan Bupati Tambrauw.

"Isi kesepakatannya adalah Bupati Tambrauw bersedia melepas empat distrik, dan Bupati Manokwari siap menerima," ucap Sekda Papua Barat.

Nataniel memastikan bahwa, masalah empat distrik di Kabupaten Tambrauw akan segera rampung.

Empat distrik yaitu Kebar, Senopi, Amberbaken, dan Mubrani nantinya dikembalikan ke Kabupaten Manokwari, sebagai kabupaten induk sebelum pemekaran beberapa tahun lalu.

"Harus selesai. Ya selama ini kan tidak selesai-selesai to," kata Nataniel D Mandacan.

Ia menjelaskan, masalah empat distrik muncul lantaran ada dua kelompok masyarakat yang pro dan kontra ketika pembentukan Kabupaten Tambrauw.

Baca juga: PPP Papua Barat Target 20 Kursi di 13 Kabupaten/Kota, Asri: Ini Momentum Jaya

Baca juga: Pascakenaikan BBM, Motoris Transportasi Air di Manokwari Minta Kemudahan Dapat BBM Subsidi

Kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama, dan tak kunjung diselesaikan sejak kepemimpinan almarhum Gubernur Bram Atururi hingga Dominggus Mandacan.

Pemekaran Kabupaten Tambrauw menggunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013.

Padahal, undang-undang yang semestinya diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008.

"Tanpa diketahui prosedur yang benar. Almarhum Pak Bram tidak mengetahui, mereka pergi selesaikan di Bogor," pungkas Nataniel D Mandacan.

(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved