Kota Sorong Jadi Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya, Ketua LMA Malamoi: Perlu Kajian

Kota Sorong Jadi Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya, Ketua LMA Malamoi: Perlu Kajian dari kementerian

Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Jefri Susetio
(Google Maps)
Peta Papua dan Papua Barat 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi Silas Ongge Kalami minta pemerintah pusat tinjau kembali keputusan menjadi Kota Sorong sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya.

"Ini bukan soal setuju atau tidak setuju tapi perlu ditinjau kembali keputusan itu," katanya kepada TribunPapuaBarat.com Selasa (13/9/2022).

Menurut dia, pemerintah sudah putuskan, masyarakat ikut saja. Tapi persoalan lahan di Kota Sorong sudah tidak ada lahan kososng.

Baca juga: Kapal Pelni Jadi Pilihan Penumpang saat Tiket Pesawat Mahal, Jangkau Hingga Pulau 3TP

Baca juga: Harga BBM Naik, Pelni Manokwari Jawab Isu Kenaikan Tarif Kapal, Begini Penjelasan Lengkapnya

"Kami setuju saja tapi persoalan lahan ini bagaimana. Mau bangun di kota yang sudah padat begini. Apalagi sering banjir. Pemerintah PBD nanti mau urus banjir atau kesejaterahan warga," katanya.

Ia berujar, lahan kosong di Kota Sorong hanya ada di Kilometer 13 tepatnya di belakang kantor LMA Malamoi.

Sedangkan di arah Kampung Baru dan Rufei sudah tidak bisa karena daerah banjir ditambah perbukitan.

"Yang ada ini hanya di kilo 13 itupun tidak luas. Apalagi di arah Rufei sana tidak mungkin," ujarnya.

Ia minta tim dari pusat turun ke daerah melakukan survei lokasi. Dan membuat pengkajian agar ke depan pembangunan rama lingkungan.

Tak hanya itu, Kementerian Dalam Negeri bisa melakukan studi kelayakan lokasi terlebih dahulu.

"Kami minta pemerintah pusat turun studi kelayakan lokasi, studi AMDAL dan lingkungan. Apalagi semua titik di kota Sorong banjir," katanya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved