Papua Barat Memilih

Pengurus Partai Hanura Papua Barat Diminta Intens Komunikasi serta Koordinasi ke KPU dan Bawaslu

Pengurus Partai Hanura Papua Barat Diminta Intens Komunikasi serta Koordinasi ke KPU dan Bawaslu

Penulis: Libertus Manik Allo | Editor: Jefri Susetio
TRIBUNPAPUABARAT.COM/Libertus Manik Allo
KOMUNIKASI - Ketua DPD Partai Hanura Jhon P Asmuruf saat memberikan keterangan pers, yang meminta ketua DPC Partai Hanura di 13 kabupaten/kota se Papua Barat wajib melakukan komunikasi dan koordinasi yang intens dengan KPU dan Bawasly setempat. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Papua Barat, Jhon P Asmuruf meminta, seluruh pengurus mulai dari DPC hingga PAC agar intens berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu.

"Dalam rangka mengikuti verifikasi serta perbaikan administrasi dan menatap verifikasi faktual yang saat ini sedang berproses. Sehingga harus komunikasi dan koordinasi dengan KPU serta Bawaslu," katanya saat kepada TribunPapuaBarat.com, Rabu (14/09/2022).

Ia menambahkan, pengurus Partai Hanura di 13 kabupaten/kota se-Papua Barat telah menyelesaikan data-data anggota yang mengalami persoalan ketika verifikasi administrasi (vermin).

Baca juga: Setelah Staf KPK Digebuk Warga, Kasatgas Dian Patria Minta Tutup Galian C Kota Sorong Bukan Slogan

Baca juga: PPP Papua Barat Rencanakan Muskerwil 19 September, Dihadiri Plt Ketua Umum Muhammad Mardiono

"Teman-teman yang di 13 DPC sudah ketemu langsung dengan KPU setempat. Kita sudah perbaiki dan input data yang menjadi temuan ke DPP. Selanjutnya DPP yang akan input ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU," ujarnya.

Perbaikan data yang menjadi temuan KPU di Partai Hanura Papua Barat pada saat vermin, dilakukan sebelum masa jadwal perbaikan administrasi.

Sehingga, pihaknya tinggal menunggu verifikasi faktual yang akan dilakukan pada 15 Oktober hingga 4 November mendatang.

Adapun data anggota Partai Hanura yang menjadi temuan di Sipol KPU yakni, Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota yang ganda, usia anggota yang di bawah 17 tahun dan status PNS yang tertera di KTP anggota.

"Jadi untuk, KPT ganda ini kami sudah selesaikan. Terus yang umurnya di bawah 17 tahun kami sudah perbaiki dengan menunjukkan surat nikah dan sebagainya serta yang terakhir itu soal status PNS juga kami sudah buktikan dengan SK pensiun," jelasnya.

Oleh karena itu, ia berharap Ketua DPC Partai Hanura di 13 kabupaten/kota se Papua Barat untuk melakukan komumikasi dan koordinasi dengan KPU serta Bawaslu di daerah masing-masing.

Sebab, menurutnya komunikasi dan koordinasi yang intens antara parpol dan KPU serta Bawaslu, akan menghasilkan tahapan hingga pelaksanaan pemilu berjalan lancar.

"Komunikasi dan koordinasi wajib dilakukan. Dan itu memang arahan dari DPP," pungkasnya.

(*)

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved