Papua Barat Memilih

Bawaslu Papua Barat Upayakan Penyandang Disabilitas Jadi Pengawas Ad Hoc

Bawaslu Papua Barat Upayakan Penyandang Disabilitas Jadi Pengawas Ad Hoc, Berikut Penjelasan Lengkapnya

Penulis: Libertus Manik Allo | Editor: Jefri Susetio
TRIBUNPAPUABARAT.COM/Libertus Manik Allo
DISABILITAS - Komisioner Bawaslu Papua Barat, Agustinus Simson Naa akan berupaya agar penyandang disabilitas bisa menjadi pengawas ad hoc pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 khususnya di Papua Barat. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua Barat, Agustinus Simson Naa mengatakan, mereka berupaya agar penyandang disabilitas dapat menjadi pengawas ad hoc pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 khususnya di Papua Barat.

"Jadi kita usahakan kalau bisa ada keterwakilan teman-teman penyandang disabilitas," katanya saat ditemui TribunPapuaBarat.com di ruang kerjanya, Kamis (15/09/2022).

Ia menyampaikan, dalam merekrut penyandang disabilitas sebagai pengawas
ad hoc, tentunya juga harus dilihat dari kriteria-kriteria yang sesuai dengan keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas.

Baca juga: Direktur RSUD Papua Barat Bakal Jaga tak Ada Kecurangan JKN-KIS

Baca juga: HWDI Papua Barat Sebut Penyandang Disabilitas Banyak Alami Kendala Akses Pemilih

"Jadi kita lihat, kriterianya. Kan penyandang disabilitas ini kan banyak macam," ujarnya.

Pada intinya, pria yang akrab disapa Bang Naa ini menjelaskan, dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lalu, sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan sebagai penyelenggara pemilu.

"Jadi mereka tidak hanya sebagai pemilih dan dipilih. Tapi juga punya hak yang sama dengan kita yang tidak berkebutuhan khusus, sebagai penyelenggara," katanya.

Menurutnya, tidak ada konsekuensi bagi bawaslu apabila dalam perekrutan pengawas ad hoc tak ada perwakilan dari penyandang disabilitas.

Namun, mereka akan berupaya agar dalam perekrutan pengawas ad hoc tahun ini, ada perwakilan penyandang disabilitas.

Baca juga: Temukan Kecurangan Rujukan Berjenjang JKN-KIS, BPJS Perketat Pengawasan

Baca juga: Peserta JKN-KIS Wajib Pahami Sistem Rujukan Berjenjang, BPJS Ungkap Akibatnya Jika tak Patuh

Sebagai bentuk mengakomodir atau menjalankan perintah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 5 tentang Pemilihan Umum.

"Tapi sekali lagi saya tekankan, dalam perekrutan tidak asal-asalan. Dilakukan sesuai dengan kriteria yang sesuai dengan keterbatasan penyandang disabilitas," ucapnya.

"Entah itu direkrut menjadi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) atau pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS)," sambungnya.

Sekadar informasi, saat ini Bawaslu Papua Barat telah membuka rekrutmen calon Panwascam.

Dan, prosesnya sudah berjalan. Tinggal menunggu waktu pembukaan pendaftaran.

(*)

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved