Berita Papua Barat

DJPb Catat Realisasi PEN di Papua Barat Mencapai Rp 861,57 Miliar

DJPb Catat Realisasi PEN di Papua Barat Mencapai Rp 861,57 Miliar, Berikut Pemaparan Lengkapnya

TRIBUNPAPUABARAT.COM/F. WEKING
DISEMINASI - Kakanwil DJPb Papua Barat, Bayu Andy Prasetya saat memberikan sambutan pada acara diseminasi kajian fiskal regional triwulan II tahun 2022 di Gedung Keuangan Negara Manokwari, Kamis (15/9/2022). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan melaporkan realisasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) di Provinsi Papua Barat hingga 7 Juli 2022 mencapai Rp 861,57 miliar.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPb Perwakilan Papua Barat, Bayu Andy Prasetya mengatakan, belanja terbesar PEN yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk program perlindungan masyarakat. Seperti bantuan sosial dan padat karya.

"Pemerintah terus memberikan perlindungan bagi masyarakat melalui APBN," ujar Bayu dalam acara diseminasi kajian fiskal regional triwulan II tahun 2022 di Gedung Keuangan Negara Manokwari, Kamis (15/9/2022).

Baca juga: Banyak Pasien JKN-KIS tak Sesuai Rujukan Berjenjang, Dirut RSUD Papua Barat: Gencar Sosialisasi

Baca juga: Penjelasan Kepala Distrik Sorong Utara, Warga Ngamuk Usai Galian C Ditutup KPK, Rapat Berjam-jam

Ia merincikan, penyerapan dana PEN meliputi penyaluran bantuan sembako kepada 356.876 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai Rp415,62 miliar.

Kemudian, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa sebanyak Rp 136,73 miliar yang diberikan untuk 140.187 KPM.

"Penyaluran BLT minyak goreng mencapai Rp107,06 miliar untuk 356.876 KPM," ucap Bayu.

Ia melanjutkan, realisasi program padat karya sebanyak Rp76,85 miliar yang diberikan kepada 2.914 tenaga kerja.

Pembayaran klaim pasien sebanyak Rp76,80 miliar untuk 1.097 pasien yang tersebar di 12 rumah sakit.

Realisasi program keluarga harapan (PKH) mencapai Rp43,39 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 51.407 KPM.

"Pembayaran insentif tenaga kesehatan sebanyak Rp5,12 miliar untuk 718 nakes di 15 fasilitas kesehatan," terang Bayu Andy Prasetya.

Baca juga: DJPb Papua Barat Gelar Diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan II 2022

Baca juga: Data Regsosek Jadi Syarat Utama Reformasi Sistem Perlindungan Sosial di Papua Barat

Menurut dia, pemerintah berkomitmen menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Kebijakan pemerintah diformulasikan melalui sejumlah program perlindungan sosial yang dinilai berhasil mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

"Program PEN ini akan berlanjut karena berhasil mendorong percepatan pemulihan ekonomi," pungkas Bayu Andy Prasetya.

(*)

 

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved