Berita Manokwair

Kalapas Kelas IIB Manokwari Bantah Tuduhan Gagal Bina WBP, Pelaku Begal dan Jambret Residivis

Kalapas Kelas IIB Manokwari Bantah Tuduhan Gagal Bina WBP, Pelaku Begal dan Jambret Residivis, Berikut Penjelasan Detailnya

Penulis: Libertus Manik Allo | Editor: Jefri Susetio
TRIBUNPAPUABARAT.COM/Libertus Manik Allo
BINAAN - Kepala Lapas Kelas II-B Manokwari Yulius Paath menjelaskan tentang pembinaan yang dilakukan selama ini di Lapas. Maka ia merasa keliru bila ada residivis yang melakukan jambret dan begal karena gagalnya pembinaan. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Manokwari, Yulius Paath mengatakan, maraknya kasus jambret dan begal di Kota Manokwari tidak bisa dikaitkan dengan pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

"Itu salah besar jika sangkut pautkan maraknya aksi jambret dan begal karena kegagalan lapas membina WBP," katanya saat ditemui TribunPapuaBarat.com di ruang kerjanya, Kamis (15/09/2022).

Setelah polisi menangkap pelaku jabret dan begal yang merupakan residivis, tidak sedikit masyarakat mengkaitkan dengan kegagalan lapas melakukan pembinaan.

"Begal itu merupakan prilaku oknum masyarakat yang tidak tertib akan hukum. Jadi kalau ada masyarakat menyampaikan bahwa begal itu kebanyakan mantan narapidana menunjukkan seakan-akan lapas itu tidak berhasil melakukan pembinaan. Ttu salah besar," ujarnya.

Baca juga: DJPb Catat Realisasi PEN di Papua Barat Mencapai Rp 861,57 Miliar

Baca juga: DJPb Papua Barat Gelar Diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan II 2022

Ia menjelaskan, kejahatan dalam teori kriminologi merupakan produk sistem sosial. Artinya, kejahatan itu merupakan produk masyarakat sendiri.

"Contoh, apabila ada masyarakat yang buat kejahatan terus ditangkap polisi dan dilakukan diskresi, setelah bebas kembali buat kejahatan apakah itu produk dari kepolisian. Begitu juga dengan jaksa dan pengadilan. Itu produk masyarakat sendiri," jelasnya.

Menurutnya, selama ini jajarannya telah melakukan pembinaan terhadap WBP sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Baik itu pembinaan secara kerohanian, potensi dan bakat yang dimiliki masing-masing WBP.

Baca juga: Tower Sutet Nyaris Roboh Akibat Galian C, Sorong Terancam Gelap Gulita: PLN Perlu Reobisasi

Baca juga: Data Regsosek Jadi Syarat Utama Reformasi Sistem Perlindungan Sosial di Papua Barat

"Program pembinaan sudah sesuai yang kita harapkan. Tingkat residivis paling 0,05 persen itu sangat kecil," tuturnya.

Ditambahkannya, pembinaan bagi WBP hanya dilakukan selama yang bersangkutan masih di dalam lapas atau belum bebas dari hukumannya.

"Sekali lagi, kembali ke masyarakat. Kalau bilang lapas tidak berhasil, itu keliru dan salah," pungkasnya.

(*)

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved