Berita Manokwari

DJPb Sebut Alokasi Dana BLT BBM Papua Barat Capai Rp 214 Miliar

DJPb Sebut Alokasi Dana BLT BBM Papua Barat Capai Rp 214 Miliar, Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM

TRIBUNPAPUABARAT.COM/PETRUS BOLLY LAMAK
BLT - Kepala DJPb Papua Barat, Bayu Andy Prasetya saat ditemui awak media di Manokwari beberapa waktu lalu. DJPb Sebut Alokasi Dana BLT BBM Papua Barat Capai Rp 214 Miliar 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat mengungkapkan, dana bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak yang akan dialokasikan pemerintah pusat ke Papua Barat mencapai Rp214 miliar.

Dana tersebut disalurkan untuk 356.876 keluarga penerima manfaat (KPM), agar bisa mengurangi beban pengeluaran sehari-hari.

"Penerima BLT BBM diproyeksikan ada 356.876 KPM," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb) Papua Barat, Bayu Andy Prasetya saat ditemui awak media di Manokwari, Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Pengakuan Kelompok Tani Hutan TWA Gunung Meja: Kita Jaga Hutan Sambil Produksi

Baca juga: Bupati Manokwari Hermus Indou Ajak Masyarakat Jaga Gunung Meja

Selain itu, sambung dia, tambahan bantalan sosial merupakan langkah pemerintah menjaga daya beli masyarakat kurang mampu di tengah ketidakpastian kondisi global.

Masing-masing KPM akan menerima BLT BBM Rp 150 ribu setiap bulan terhitung sejak September hingga Desember 2022.

Secara nasional, proyeksi penyaluran BLT BBM sebanyak Rp 12,39 triliun. Dana itu disalurkan untuk 20.650.000 KPM di seluruh Indonesia.

"Skema penyalurannya sedang disiapkan pemerintah," ujar Bayu.

Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM dunia sebenarnya sudah terjadi pada semester II tahun 2021.

Pemerintah berupaya menahan agar kenaikan Indonesia Crude Price (ICP) atau harga patokan minyak mentah Indonesia, agar tidak dibebankan langsung ke masyarakat.

Pemerintah kemudian menambah anggaran subsidi kompensasi hingga tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.

Baca juga: Investasi di Timur Indonesia, Biro Hukum: Pengusaha dan Rakyat Harus Dapat Keadilan

Baca juga: Empat Kabupaten/Kota di Papua Barat Belum Lakukan Pendataan OAP

"Seiring perkembangan harga ICP, konsumsi BBM bersubsidi sebagian besar dinikmati masyarakat ekonomi menengah atas," ucap Bayu.

Akibatnya, pemerintah harus menambah subsidi kompensasi mencapai Rp 698 triliun.

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM agar tidak membebankan APBN.

Berbagai kebijakan ditempuh pemerintah demi membantu masyarakat ekonomi bawah seperti mengalokasikan tambahan bantalan sosial.

(*)

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved