Berita Kota Sorong

Investasi di Timur Indonesia, Biro Hukum: Pengusaha dan Rakyat Harus Dapat Keadilan

Investasi di Timur Indonesia, Biro Hukum: Pengusaha dan Rakyat Harus Dapat Keadilan, Jefry Huway mengatakan percepatan investasi perlu diatur

Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Jefri Susetio
TRIBUNPAPUABARAT.COM/Petrus Bolly Lamak
KEADILAN INVESTASI - Biro hukum Kementrian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jefry Huway mengatakan investasi di Timur Indonesia mestinya mengutamakan prinsip keadilan bagi pengusaha terutama masyarakat. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG- Presiden Jokowi menyampaikan agar investasi di tanah air perlu dipercepat termasuk di wilayah Timur Indonesia.

Biro Hukum Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jefry Huway mengatakan percepatan investasi perlu diatur secara baik.

Terutama prinsip keadilan perlu diterapkan, agar pengusaha dan masyarakat di wilayah Timur Indonesia bisa sama-sama dapat keadilan.

"Investasi perlu dipercepat tapi kita perlu perhatikan aspek investasi itu bisa memberikan keadilan bagi pengusaha terutama masyarakat," kata Jefry usai rapat koordinasi bersama Kejaksaan Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Kementerian Investasi dan BKPM Cabut 2.078 Izin di Indonesia, Biro Hukum: Sudah Konsumsi Publik

Baca juga: Empat Kabupaten/Kota di Papua Barat Belum Lakukan Pendataan OAP

Ia berujar, perijinan investasi yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) merujuk pasal 33 undang-undang 1945.

Jadi muaranya harus sampai kepada rakyat, kalau tidak berarti ada kesalahan dalam perijinan investasi khususnya mineral.

"Kita berharap follow up dari bawah karena yang merasakan itu masyarakat," ungkap dia.

Jefry bilang, dalam berinvestasi masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan pandangan terkait persoalan dan kendala yang dihadapi.

Apalagi dalam rangka investasi. Persoalan itu bisa disampaikan melalui Kejaksaan. Dan Kejaksaan bisa lakukan analisa.

"Analisa itu kan bisa disampaikan ke pihak-pihak terkait termasuk kepada Kementrian Investasi dan BKPM," jelasnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved