Berita Kota Sorong

Kementerian Investasi dan BKPM Rapat Koordinasi dengan Kejaksaan, Percepat Investasi

Kementerian Investasi dan BKPM Rapat Koordinasi dengan Kejaksaan, Percepat Investasi di Timur Indonesia, Berikut Ulasan Lengkapnya

Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Jefri Susetio
TRIBUNPAPUABARAT.COM/Petrus Bolly Lamak
INVESTASI - Rapat Koordinasi antara Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama jajaran kejaksaan di wilayah Timur Indonesia. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG- Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggelar rapat koordinasi bersama jajaran kejaksaan di wilayah Timur Indonesia.

Rapat ini mensinkronkan koordinasi bantuan hukum, pendampingan hukum dan pengawalan hukum.

Biro Hukum Kementerian Investasi dan BKPM, Jefry Huway mengatakan rapat dimaksud memperkuat sisi koordinasi.

Baca juga: Pemkab Raja Ampat Hentikan Operasional Kapal Belibis Rute Sorong-Raja Ampat

Baca juga: Dibangun Rp 120 Juta, Pasar Mauban Madag Hom di Manokwari Ditinggalkan Pedagang

"Jadi rapat ini memperkuat koordinasi antara kejaksaan dan Kementerian Investasi dan BPKM khususnya di bidang investasi," kata Jefry kepada TribunPapuaBarat.com, Jumat (14/9/2022).

Ia bilang, tujuan koordinasi itu untuk memberikan pemahaman bahwa Kementerian Investasi dan BPKM dalam rangka pelaksanaan percepatan investasi membutuhkan kejaksaan.

Khususnya dalam rangka membangun sinergi untuk kegiatan bantuan hukum dan kegiatan yang berhubungan dengan pengawalan hukum.

"Pelibatannya beberapa Kepala Kejaksaan di Indonesia Timur, asisten perdata terus tata usaha negara serta asisten intelijen," ujarnya.

Baca juga: 6 Mahasiswa Non Magang di STIH Caritas Papua Dilepas Ikut KKN

Baca juga: DJPb Sebut Sebagian Besar Pendapatan APBD Papua Barat Berasal dari Pemerintah Pusat

Menurut dia, keterlibatan kejaksaan supaya investasi berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Karena percepatan investasi adalah penataan aspek hukumnya. Agar aspek hukum tidak jadi kendala besar dalam menghambat proses percepatan investasi.

"Satu hal yang diharapkan Pak Presiden yakni percepatan investasi. Dan percepatan investasi itu salah satunya aspek hukumnya," katanya.

(*)

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved