Berita Manokwari

Pemerintah Provinsi Papua Barat Beri Dukungan Kepada YMP2

Yayasan Mitra Perempuan Papua (YMP2) Papua Barat bersama Persekutuan Wanita (PW) GKI Sion Sanggeng

Penulis: Marvin Raubaba | Editor: Jefri Susetio
TRIBUNPAPUABARAT.COM//Marvin Raubaba
SOSIALISASI - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Elsina Sesa mengatakan pemerintah sangat mendukung kegiatan sosial. Pemerintah tidak berjalan sendiri, namun melalui organisasi gereja dan perempuan 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Yayasan Mitra Perempuan Papua (YMP2) Papua Barat bersama Persekutuan Wanita (PW) GKI Sion Sanggeng, gelar diskusi publik dalam upaya membangun pemahaman untuk mencari solusi bagi pencegahan serta penanganan kekerasan berbasis gender (KBG).

Kegiatan ini, berlangsung di gedung Gereja Sion Sanggeng, jalan Ciliwung, Kelurahan Sanggen, Manokwari, Papua Barat, pada jumat (16/9/2022).

Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Papua Barat, Elsina Sesa mengatakan, pemerintah sangat mendukung kegiatan seperti ini.

Baca juga: DJPb Sebut Alokasi Dana BLT BBM Papua Barat Capai Rp 214 Miliar

Baca juga: Bupati Manokwari Hermus Indou Ajak Masyarakat Jaga Gunung Meja

Menurutnya, pemerintah tidak berjalan sendiri, namun melalui organisasi gereja dan perempuan yang diharapkan mampu menangani kekerasan terhadap perempuan.

"Semoga dengan kegiatan seperti ini, kita bersama-sama akan membangun pemahaman dan mencari solusi untuk mencegah kekerasan," kata Kadis Elsina kepada awak media.

Ia menambahkan, kasus kekerasan yang paling tinggi terjadi itu di dalam rumah tangga, khususnya Papua Barat yaitu, Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong.

Sehingga melalui kegiatan ini, Pemerintah Bersama Yayasan Mitra Perempuan Papua.

Dan organisasi lainnya dapat menciptakan sebuah terobosan yang bisa menangani persoalan ini, agar angka kekerasan bisa turun.

Baca juga: Investasi di Timur Indonesia, Biro Hukum: Pengusaha dan Rakyat Harus Dapat Keadilan

Baca juga: Kementerian Investasi dan BKPM Cabut 2.078 Izin di Indonesia, Biro Hukum: Sudah Konsumsi Publik

"Jadi lewat wadah Gereja seperti ini, saya pikir lebih tepat," ujarnya.

Ia mengungkapkan, ada banyak organisasi perempuan namun kegiatan yang dibuat tidak benar-benar menyentuh masyarakat asli khususnya mama Papua yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk itu ia berharap, melalui kegiatan ini bisa menciptakan sebuah pemahaman yang dapat dipahami oleh ibu-ibu di Sanggeng.

"Sehingga mereka bisa menyampaikan apa yang didapat pada kegiatan ini ke lingkungan sekitar," pungkasnya.

(*)

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved