Fraksi Otsus DPR Papua Barat Minta Kemendagri Tinjau Ulang Pemecatan Lima Praja IPDN Jatinangor
Menurut George Karel Dedaida, pelanggaran lima praja tingkat III di IPDN Jatinangor itu atas perintah dari senior mereka, bukan inisiatif sendiri.
Penulis: Elias Andi Ponganan | Editor: Tarsisius Sutomonaio
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papuabarat/foto/bank/originals/Ketua-Fraksi-Otsus-DPR-Papua-Barat-George-Karel-Dedaida.jpg)
Laporan wartawan Tribunpapuabarat.com/Fransiskus Salu Weking
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPR Papua Barat meminta Kementerian Dalam Negeri meninjau ulang pemecatan lima praja dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat.
Lima praja yang dikeluarkan dari IPDN Jatinangor itu berasal Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Maybrat.
"Kami akan coba minta kepada pemerintah pusat supaya ada solusi lain," kata Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, George Karel Dedaida, saat ditemui awak media di Manokwari, Selasa (20/9/2022).
George mengatakan, pelanggaran yang dilakukan lima praja IPDN bukanlah pelanggaran yang berakibat fatal.
IPDN sebagai lembaga pendidikan, ucapnya, semestinya mengedepankan kebijakan edukatif melalui penerapan sanksi lainnya ketimbang langsung memecat.
"Kami sangat sesali pemecatan praja asal Papua Barat," kata George Karel Dedaida.
Baca juga: Pemprov Kirim Tim Telusuri Penyebab Dipecatnya Lima Praja IPDN Asal Papua Barat
DPR Papua Barat beserta Majelis Rakyat Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat akan berupaya berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
Langkah ini ditempuh demi menyelamatkan nasib kelima praja IPDN harapan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Di sisi lain, pemerintah pusat perlu mempertimbangkan jumlah anak-anak asli Papua yang mengeyam pendidikan pada IPDN.
"Coba hitung anak Papua di situ (IPDN). Kita tidak punya banyak anak Papua yang hebat dalam bidang pemerintahan," ujar George Karel Dedaida.
Menurutnya, pelanggaran lima praja IPDN tingkat III itu atas perintah dari senior mereka, bukan inisiatif sendiri.
Baca juga: Profil Oknum ASN Pemkab OKI yang Bohongi Polwan Suci Darma soal Statusnya, Diduga Lulusan IPDN
Kemendagri perlu melihat duduk permasalahannya secara komprehensif.
"Jangan sepihak ambil keputusan, tapi harus diselidiki faktor penyebabnya," ujar George Karel Dedaida.
Ia mengimbau semua anak-anak Papua yang sementara mengenyam pendidikan pada IPDN Jatinangor untuk lebih fokus dan disiplin.
Kemudian, lebih jeli melihat segala perintah dari senior yang dapat mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri.
"Fokus dengan pelajaran, jangan terpancing," ujar George Karel Dedaida.(*)