IJTI dan AJI Kritik Langkah Polisi Panggil Wartawan Peliput Delegasi Pejabat NRFPB di Sorong

Surat pemanggilan jurnalis atau wartawan media online di Kota Sorong, Papua Barat, oleh jajaran Polres Sorong Kota menuai kritik.

Penulis: Safwan Ashari | Editor: Roifah Dzatu Azmah
(dok Istimewa)
Logo Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Surat pemanggilan jurnalis atau wartawan media online di Kota Sorong, Papua Barat, oleh jajaran Polres Sorong Kota menuai kritik.

Dua organisasi itu yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Koordinator Wilayah Maluku Papua, Senin (19/9/2022).

Surat tersebut bertujuan untuk menjadikan wartawan itu sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana makar.

Pasalnya, berhubungan dengan pemberitaan tentang kunjungan kenegaraan tiga pejabat tinggi Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) di Kota Sorong, beberapa hari lalu.

Baca juga: Ibu Selina, Penjual Minyak Kelapa di Manokwari, Berhasil Sekolahkan Anak Hingga Diploma dan Polisi

Korwil IJTI Maluku Papua, Chanry Andrew Suripatty menilai, langkah polisi saat ini sangat bertolak belakang dengan MoU Dewan Pers dan Kapolri serta Undang-undang (UU) pers.

Ia menilai, hal ini menunjukkan kelemahan dari kepolisian agar menutupi ketidakmampuan dalam menjaga kedaulatan negara.

"Kedatangan rombongan NFRPB ini di muka umum (Bandara DEO Sorong) dan kebetulan wartawan ada pada kegiatan itu," ujar Chanry.

Saat itu juga si wartawan langsung meliput dan memberitakan kegiatan yang diduga merupakan makar.

"Jelas itu ada dugaan tindakan makar yang terjadi dan ditempat umum," tuturnya.

"Aparat kenapa tidak bertindak nah justru memanggil wartawan untuk diperiksa?"

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved