Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Manokwari Masih Rendah

"Pengadaan barang dan jasa wajib gunakan produk dalam negeri," kata Kepala bagian barang dan jasa, Kabupaten Manokwari, Fentje Bonggoibo.

Penulis: Infak Insaswar Mayor | Editor: Tarsisius M
TRIBUNPAPUABARAT.COM/Infak Insaswar Mayor
SOSIALISASI : Sosialisasi instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 dan Bupati Manokwari nomor 16 tahun 2022, di Ruang sasana Karya, Kantor Bupati Manokwari, Jl. Esau Sesa, Sowi Gunung, Rabu (21/9/2022). 

Laporan Tribunpapuabarat.com, Infak Insaswar Mayor

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI- Setda Manokwari melalui Bagian pengadaan barang dan jasa menyelenggarakan sosialisasi Instruksi Presiden dan Bupati Manokwari, Rabu (21/9/2022).

Dua aturan yang dimaksud adalah Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 dan Instruksi Bupati Manokwari Nomor 16 tahun 2022.

Inpres itu tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro usaha kecil dan koperasi untuk menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia.

"Pengadaan barang dan jasa wajib gunakan produk dalam negeri," kata Kepala bagian barang dan jasa, Kabupaten Manokwari, Fentje Bonggoibo.

Ia menyebut itu sebagai tindak lanjut dari Inpres kepada organisasi pimpinan daerah (OPD), khususnya di lingkup Manokwari.

Pemerintah daerah mencermati semenjak pandemi covid, keuangan negara dan daerah mengalami penurunan.

Baca juga: Kreativitas Pemuda Manokwari, Sulap Sabut Kelapa Jadi Produk Bernilai Tinggi

Untuk pulih, anggaran daerah wajib dibelanjakan barang atau jasa melalui para pelaku usaha ekonomi Indonesia. Sasaran semua OPD di lingkup Manokwari dan badan usaha milik daerah.

"Uang kita tetap berputar di kita," ujar Fentje Bonggoibo kepada awak media.

Secara umum pelaksanaa program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kabupaten Manokwari  masih rendah.

Realisasi dan evaluasi kepatuhan pengadaan barang dan jasa (PBJ) tahun anggaran 2022, rata-rata berada pada 29,38 persen. 

Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo, mengharapkan OPD sudah melakukan pembelanjaan pada September.

Pada awal Oktober 2022, ucapnya, ada rapat monitoring P3DN presiden bersama seluruh kepala daerah.

Inpres Nomor 2 tahun 2022 dan instruksi Bupati Manokwari Nomor 16 tahun 2022, diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Papua Barat, melalui aplikasi sistem pengawas atau Siwas. (*)

 

  • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved