Pembahasan Lanjutan RUU Provinsi Papua Barat Daya Masih Menunggu Pimpinan DPR RI

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengatakan pembahasan tingkat II RUU Provinsi (PBD) masih tunggu agenda pimpinan DPR RI.

Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Tarsisius M
TRIBUNPAPUABARAT.COM/PETRUS BOLLY LAMAK
RUU: Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengatakan pembahasan tingkat-II RUU Provinsi (PBD) masih tunggu agenda pimpinan DPR RI. Hal itu disampaikannya disela-sela kunjungan kerja spesifik terkait pengelolaan tata ruang di Kota Sorong Kamis (22/9/2022). 

Laporan Waratawan TribunPapuaBarat.com Petrus Bolly Lamak

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG- Pembahasan lanjutan atau tingkat-II tentang Rancangan Undang-undang (RUU) pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) masih belum tuntas.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengatakan pembahasan tingkat II RUU Provinsi (PBD) masih tunggu agenda pimpinan DPR RI.

Artinya, pembahasan tingkat-II RUU pembentukan provinsi PBD belum definit diparipurnakan.

"Tugas kami di Komisi II selesai. Kami telah menyurati pimpinan DPR, tinggal menunggu agenda dari pimpinan," kata Ahmad Doli Kurnia Tanjung di sela-sela kunjungan kerja spesifik soal pengelolaan tata ruang di Kota Sorong, Kamis (22/9/2022).

Dikonfirmasi soal kapan paripurna, ucap Ahmad, tergantung pimpinan DPR.

Diharapkan paripurna segera dilaksanakan, karena Papua Barat Daya ditunggu-tunggu masyarakat Sorong Raya.

Baca juga: Panja DPR Papua Barat Pastikan UU DOB Papua Barat Daya Ditetapkan Bulan Ini

Politikus Partai Golkar itu menyampaikan akan ada paripurna pada 29 September 2022.

"Kan agendanya harus dibahas oleh pimpinan DPR dalam rapat musyawarah," ucap Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Ia belum bisa memastikan apakah paripurna itu membahas lanjutan tingkat II RUU pembentukan Papua Barat Daya atau agenda lain.

"Jadi kita tunggu saja, paripurna bisa tanggal 29 September atau bisa saja ditunda," katanya.

Pembahasan tingkat-I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) selesai pada 12 September 2022. 

Sembilan fraksi di Komisi II DPR RI telah menyetujui RUU tersebut untuk dibawa pada pembahasan tingkat II untuk lalu disahkan menjadi UU. (*)

 

  • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved