Papua Barat dan Maluku Utara Masih Sengketa Perbatasan, Komisi II DPR RI Desak Segera Diselesaikan

Ada juga sengketa antara kabupaten yang satu dengan kabupaten lain, termasuk di Provinsi Papua Barat dengan Provinsi Maluku Utara. 

Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Tarsisius M
TRIBUNPAPUABARAT.COM/PETRUS BOLLY LAMAK
RAPAT: Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik mengenai pengelolaan tata ruang di wilayah Kota Sorong, Papua Barat, Kamis (22/9/2022).  

Laporan Waratawan TribunPapuaBarat.com, Petrus Bolly Lamak

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG- Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja mengenai pengelolaan tata ruang di Wilayah Kota Sorong, Papua Barat, Kamis (22/9/2022). 

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengatakan Papua Barat sudah menerima enam surat dari bupati dan wali kota soal peraturan daerah (Perda) tentang tata ruang.

"Kunjungan kerja spesifik dilakukan Komisi II DPR RI terkait pengelolaan tata ruang wilayah dilakukan di tiga lokasi," kata Ahmad Doli Kurnia Tanjung kepada Tribunnpapuabarat.com.

Menurut Ahmad Doli Kurnia Tanjung, kunjungan kerja itu dilakukan di Batam Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat

Tujuan kunjungan kerja untuk membicarakan terkait perkembangan tata ruang di daerah ini. 

"Kita ingin tahu perkembangan tata ruang di daerah-daerah kepulauan," ujar Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Baca juga: Kunjungan Kerja ke Sorong, Luhut Sebut Infrastruktur Papua Barat Cukup Bagus

Kementerian Dalam Negeri mencatat ada sekitar 800 titik yang terjadi sengketa perbatasan antara satu provinsi dengan provinsi yang lain.

Ada juga sengketa antara kabupaten yang satu dengan kabupaten lain, termasuk di Provinsi Papua Barat dengan Provinsi Maluku Utara

"Kami terus mendapatkan progres dari Kementerian Dalam Negeri terutama Dirjen Administrasi Kewilayahan bahwa kalau tidak salah sekarang sisa 300 atau 500 titik yang belum diselesaikan sengketa perbatasan," ujarnya.

Dalam rapat kerja, ucapnya, Komisi II DPR mendesak agar Mendagri segera menyelesaikan soal sengketa perbatasan.

"untuk menciptakan efektivitas roda pemerintahan dan tertib administrasi hukum," kata Ahmad Doli Kurnia Tanjung. (*)

 

  • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved