Berita Papua Barat Hari Ini

Pj Gubernur Papua Barat Akui Penyerahan Dokumen Perubahan KUA-PPAS APBD Perubahan 2022 Terlambat

Pj Gubernur Papua Barat: keterlambatan penyerahan dokumen KUA PPAS disebabkan ada sejumlah agenda pemerintah daerah yang tidak dapat diabaikan.

Penulis: Fransiskus Salu Weking | Editor: Haryanto
TRIBUNPAPUABARAT.COM/FRANSISKUS SALU WEKING
SERAH DOKUMEN - Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw menyerahkan dokumen KUA-PPAS APBD-P tahun 2022 kepada DPR Papua Barat, Senin (26/9/2022) malam. 

TRIBUNPAPUBARAT.COM, MANOKWARI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mengakui penyerahan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2022 terlambat diserahkan kepada DPR Papua Barat untuk dibahas.

Penyerahan dokumen tersebut baru terlaksana pada rapat paripurna DPR Papua Barat masa sidang ketiga, Senin (26/9/2022) malam.

"Dari agenda waktu, saya akui kita terlambat menyerahkan," kata Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw.

Baca juga: Bangkitkan Wirausaha Milenial Papua Barat, Waket DPP KNPI Beri Apresiasi Paulus Waterpauw

Ia menjelaskan, keterlambatan penyerahan dokumen KUA PPAS disebabkan ada sejumlah agenda pemerintah daerah yang tidak dapat diabaikan.

Kondisi ini berdampak terhadap seluruh mekanisme penginputan hingga penyusunan dokumen KUA-PPAS tersebut.

"Sehingga kita tidak fokus menyatukan pendapat dalam perencanaan program kegiatan dalam perubahan ini," terang Paulus Waterpauw.

Baca juga: Penjabat Gubernur Paulus Waterpauw Teruskan Aspirasi Masyarakat Suku Arfak ke RDP Komisi II DPR RI

Ia kemudian meminta maaf karena agenda penyerahan dokumen perubahan KUA-PPAS tahun 2022 molor dari target.

Kendati demikian, ia berharap proses pembahasan rancangan APBD-P berjalan sesuai harapan demi mengakomodir kepentingan masyarakat Papua Barat.

"Saya sebagai penjabat meminta maaf, ini sudah molor sekali," jelas Waterpauw.

Ia berjanji, kondisi keterlambatan itu tidak terulang kembali pada agenda pembahasan rancangan APBD induk tahun anggaran 2023 yang harus dibahas sebelum tahun 2022 berakhir.

Setelah penetapan APBD-P 2022, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua Barat akan melanjutkan penyusunan dokumen KUA PPAS untuk APBD induk tahun 2023.

"Mudah-mudahan tidak terlambat. Ini pengalaman saya pertama kali harus mengatur semuanya," tutur Paulus Waterpauw.

Baca juga: Galian C Disinyalir Biang Kerok Banjir Sorong, Paulus Waterpauw: Sementara Tutup Dulu

Ia menerangkan, dokumen KUA mencakup asumsi dasar, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

Sementara PPAS merupakan langkah awal menyiapkan rancangan APBD sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Anggaran.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved