Berita Papua Barat

Sekda Papua Barat Ingatkan OPD soal RKA APBD Induk 2023

Sekda Papua Barat Ingatkan OPD soal RKA APBD Induk 2023 Meliputi rencana pendapatan dan rencana belanja program pada setiap kegiatan OPD

TRIBUNPAPUABARAT.COM/F. WEKING
PENYUSUNAN RKA - Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Papua Barat, Melkias Werinussa saat ditemui awak media di Manokwari,Senin (3/10/2022). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Nataniel D Mandacan mengingatkan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mulai menyiapkan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Meliputi rencana pendapatan dan rencana belanja program pada setiap kegiatan OPD yang kemudian disertai pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD Induk 2023.

"Pak sekda sudah ingatkan pimpinan OPD agar buat RKA bayangan dulu, supaya penginputan tidak susah," kata Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sekda Papua Barat, Melkias Werinussa kepada awak media di Manokwari, Senin (3/10/2022).

Baca juga: Antisipasi Krisis Pangan, Pemprov Papua Barat Gunakan Lahan Puluhan Hektare untuk Budidaya Tanaman

Baca juga: KKB Serang Pekerja Jalan Trans Bukan Kecolongan, Kapolda Papua Barat: Seperti Kucing-kucingan

Ia berharap, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat lebih meningkatkan peran aktifnya dalam mendorong OPD menyelesaikan penyusunan program kerja.

Setelah itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat akan menindaklanjuti dengan evaluasi penyusunan anggaran pada setiap program kerja tersebut.

"Kita berharap Bappeda sudah mulai sosialisasi cara penginputannya," ucap Melkias Werinussa.

Ia menjelaskan, sosialisasi tersebut untuk memudahkan proses penginputan RKA melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terus mengalami pembaharuan.

Setelah semuanya rampung, sambung dia, dokumen Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) dicetak dan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat untuk dibahas bersama-sama.

"Adminnya harus diberikan sosialisasi agar mekanisme penginputan tidak kendala," ujarnya.

Ia mengakui bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Papua Barat terus berupaya agar penyusunan hingga penetapan APBD 2023 tidak molor seperti sebelum-sebelumnya.

Oleh karena itu, sinergitas dan kolaborasi antara sesama OPD harus ditingkatkan agar semua tahapan penyusunan dapat diselesaikan sesuai durasi waktu yang ditentukan.

"Kita tahu bahwa kemarin kita terlambat serahkan APBD Perubahan. Ini sudah masuk perencanaan induk," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw berjanji dokumen rancangan KUA PPAS APBD Induk 2023 akan diserahkan tepat waktu untuk dibahas bersama DPR Papua Barat.

"Mudah-mudahan tidak terlambat. Ini pengalaman saya pertama kali harus mengatur semuanya," ucap Paulus Waterpauw beberapa waktu lalu.

(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved