Berita Papua Barat

Pemprov Papua Barat Gunakan Dana Insentif Daerah untuk Pengendalian Inflasi

Pemprov Papua Barat Gunakan Dana Insentif Daerah untuk Pengendalian Inflasi sehingga daya beli masyarakat di Papua Barat tetap stabil.

tribunpapuabarat.com/F. Weking
DANA - Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw sedang memberikan keterangan kepada awak media di Manokwari terkait pemanfaatan alokasi DID dari Kemenkeu, pada Senin (10/10/2022). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Provinsi Papua Barat telah menerima alokasi Dana Insentif Daerah (DID) senilai Rp 10,75 miliar dari Kementerian Keuangan.

Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pengendalian inflasi, sehingga daya beli masyarakat di Papua Barat tetap stabil.

"Dana sudah masuk di bagian keuangan. Pemanfaatannya masih relevan dengan keberhasilan kita mendapatkan dana itu," kata Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw saat ditemui awak media di Manokwari, Senin (10/10/2022).

Baca juga: Keberhasilan Pengendalian Inflasi, Werinussa: Butuh Kolaborasi Lintas Stakeholder di Papua Barat

Baca juga: Melkias Werinussa Harap Alokasi Dana Pengendalian Inflasi di Papua Barat Tepat Sasaran

Ia menerangkan, hadiah yang diberikan pemerintah pusat berkaitan dengan keberhasilan Papua Barat menekan laju inflasi lebih rendah dari rata-rata nasional.

Reward dalam bentuk DID memacu semangat pemerintah daerah untuk menjaga inflasi yang stabil.

"Inflasi Papua Barat di bawah 5 persen dan lebih rendah dari nasional," ucapnya.

Menurutnya, pemerintah provinsi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) intens melakukan berbagai kegiatan agar stabilisasi inflasi tercapai.

Seperti kegiatan operasi pasar untuk mencegah adanya penimbunan kebutuhan pokok, pengecekan kecukupan pasokan bahan pokok ke sejumlah distributor, dan menyelenggarakan pasar murah.

"Sama halnya kita buat even makanan nusantara," ujarnya.

Perlu diketahui bahwa ada sepuluh provinsi yang mendapatkan DID atas prestasi menekan laju inflasi daerah.

Meliputi Barat sebanyak Rp10,83 miliar, Bangka Belitung Rp 10,81 miliar, Papua Barat Rp 10,75 miliar, Sulawesi Tenggara Rp 10,44 miliar dan Kalimantan Timur Rp 10,41 miliar.

Kemudian, DI Yogyakarta Rp 10,41 miliar, Banten Rp 10,37 miliar, Jawa Timur Rp 10,33 miliar, Bengkulu Rp 10,33 miliar dan Sumatera Selatan Rp 10,32 miliar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Agustus 2022, inflasi nasional tercatat 4,69 persen atau mengalami peningkatan 1,14 persen dibandingkan periode Mei 2022 sebesar 3,55 persen.

Inflasi Kalimantan Barat turun 0,68 persen menjadi 4,43 persen, Bangka Belitung turun 0,59 persen menjadi 6,38 persen, Papua Barat turun 0,42 persen menjadi 3,14 persen, Sulawesi Tenggara turun 0,61 persen menjadi 5,56 persen, dan Kalimantan Timur turun 0,68 persen menjadi 4,95 persen.

Selanjutnya, Yogyakarta turun 0,69 persen menjadi 5,52 persen, Banten turun 0,81 persen menjadi 4,58 persen, Jawa Timur turun 0,96 persen menjadi 5,2 persen, Bengkulu turun 0,96 persen menjadi 5,61 persen, dan Sumatera Selatan turun 1 persen menjadi 5,44 persen.

Tak hanya provinsi, Kementrian Keuangan juga memberikan insentif bagi 30 kabupaten/kota dari 10 provinsi yang berhasil menekan laju inflasi termasuk Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari.

(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved