Provinsi Papua Barat Daya

Penetapan DOB Papua Barat Daya Ditunda, Paulus Waterpauw: Optimis Tahun Ini

Penetapan DOB Papua Barat Daya Ditunda, Paulus Waterpauw: Optimis Tahun Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR RI

tribunpapuabarat.com/F. Weking
PEMEKARAN - Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw saat ditemui awak media di Manokwari usai apel Senin (10/10/2022) pagi. Waterpauw menjelaskan penetapan DOB Papua Barat Daya ditunda sementara waktu. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Penetapan (DOB) Provinsi Papua Barat Daya mengalami penundaan karena kepadatan jadwal kerja Komisi II DPR Republik Indonesia.

Kendati demikian, Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw optimis rapat paripurna penetapannya dapat terselenggara pada tahun ini.

"Saya optimis tahun ini ketok palu tentang keabsahan Provinsi Papua Barat Daya," kata Paulus Waterpauw saat ditemui awak media di Manokwari, Senin (10/10/2022).

Baca juga: Pembahasan RUU DOB Papua Barat Daya Terus Berproses, Wonggor: Informasi Penetapannya 5 Oktober

Baca juga: Pernyataan Resmi Ketua Partai Demokrat Papua Barat, Dukung DOB Papua Barat Daya

Ia menjelaskan, optimisme itu didasari pada keterangan yang disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Bahwasanya, penundaan sementara penetapan DOB Papua Barat Daya berkaitan dengan penentuan jadwal paripurna tingkat akhir.

"Ini soal waktu ya. Jadi mereka pending dulu," ujarnya.

Pemerintah daerah bersama DPR Papua Barat sudah menyerahkan naskah akademik untuk ditelaah kesiapan pemekaran provinsi beserta ibu kotanya.

Selanjutnya, keputusan penetapan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat bersama DPR RI.

"Kami berharap tidak lama lagi DPR RI sudah bisa siapkan waktu khusus," harapnya.

Baca juga: Kota Sorong Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya, Tokoh Agama: Intinya Kesejaterahan OAP Penting

Ia menuturkan, aspirasi masyarakat dan tim pemekaran mengusulkan Kabupaten Sorong nantinya akan menjadi ibu kota provinsi.

Hal ini dilandasi letak Kabupaten Sorong yang strategis dan jumlah penduduk orang asli Papua masih mendominasi.

Kemudian, Pemerintah Kabupaten Sorong juga sudah menyiapkan lahan kurang lebih 500 hektare untuk kepentingan pembangunan fasilitas perkantoran provinsi.

"Dukungan dari MRP Papua Barat, tokoh masyarakat adat, agama dan lainnya cukup kuat," bebernya.

Baca juga: Daftar 6 Daerah Provinsi Papua Barat Daya Beserta Calon Ibu Kotanya: Kota Sorong hingga Raja Ampat

Pengusulan Kabupaten Sorong, sambung dia, tidak terlepas dari sejarah Kabupaten Sorong yang melahirkan Kota Sorong beserta kabupaten lainnya.

Tak hanya itu, pemerintah provinsi bersama tim pengusulan juga berpedoman pada lokasi ibu kota provinsi di luar Tanah Papua.

"Di provinsi lain, lokasi ibu kota yang jauh pada akhirnya kurang efektif," pungkasnya.

(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved